"Padahal, mereka duduk di parlemen itu atas nama rakyat dan harus berjuang untuk kepentingan rakyat bukan parpol," tambahnya.
Mengenai dengan mahalnya biaya pemilu dengan sistem proporsional terbuka, Nurmal menyebut itu hanya alasan pembenar untuk memuluskan rencana ini. Biaya kampanye caleg selama ini kan ditanggung oleh masing-masing caleg, bukan dengan duit negara.
Proporsional terbuka akan melahirkan dinamisasi bukan hanya dari sisi politik tetapi juga dari sisi ekonomi dengan banyaknya kebutuhan caleg jelang pemilu. "Masyarakat diuntungkan dari sisi ekonomi dan juga diuntungkan dari sisi politik karena mereka punya kendali langsung pada caleg- caleg itu," ujarnya.
Nurmal menyebut semua alasan mengenai penerapan proporsional tertutup dalam pemilu adalah lemah dan sulit untuk dicarikan argumentasi yang tepat. Sebab, wacana ini memang hanya untuk kepentingan sejumlah individu di pimpinan parpol yang akan banyak diuntungkan. Jika ini diterapkan maka oligarki dan nepotisme politik akan terjadi.
"Dan kekuasaan akan makin berkembang sementara politik uang di internal parpol akan semakin marak yang justru akan membuat kekacauan baru dan berbiaya tinggi," imbuh dia.
Nurmal menyarankan dari pada memikirkan mengembalikan sistem pemilu ke proporsional tertutup, lebih baik para stakeholder pemilu memikirkan penguatan terhadap lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu beserta jajarannya.
"Perkuat Bawaslu dan jajarannya agar bisa mencegah praktek tak fair yang selama ini dikeluhkan di pemilu. Begitupula dengan KPU yang harus lebih tegas dalam mengelola pemilu Supaya tidak seperti sekarang yang terlihat tak punya ketegasan seperti halnya dalam verifikasi partai politik," ketus Nurmal. (*)
