MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi partai peserta pemilu yang pertama menyerahkan daftar bakal calon legislatif ke Komisi Pemilihan Umum. Di Sulawesi Selatan, pengurus PKS menargetkan 15 persen perolehan suara pada Pemilu 2024.
Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sulsel resmi menyerahkan bakal calon anggota legislatif di KPU Sulsel, (8/5/2023). Pendaftaran bacaleg PKS ini serentak se-Indonesia mulai dari pengurus pusat, wilayah sampai daerah. PKS memilih mendaftar di tanggal 8 sesuai dengan nomor urut partai peserta pemilu.
Sebanyak 85 orang bakal caleg DPRD Sulsel didaftarkan secara resmi ke KPU Provinsi sesuai alokasi kursi DPRD Sulsel saat ini.
Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Sulsel, Muhammad Amri Arsyid mengatakan, PKS secara serentak melakukan pendaftaran pertama di KPU mulai dari tingkat pusat sampai tingkat kabupaten dan kota.
"Karena kami ingin menunjukkan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa PKS memiliki antusias yang tinggi dalam mendukung pesta demokrasi yang akan kita laksanakan di 2024," ujar Amri.
"Dan juga kita menunjukkan sekaligus mengajak seluruh masyarakat untuk ikut mensukseskan pelaksanaan pemilu legislatif 2024 sekaligus Pilpres," sambungnya.
Menurut Amri, PKS mengirim pesan melalui pendaftaran kali ini. Dia mengatakan, pihaknya ingin mendorong partai partai lain untuk segera melakukan pendaftaran agar waktu yang disediakan bisa dimaksimalkan.
"Sehingga semua peserta pemilu bisa melaksanakan pesta demokrasi nanti dengan sebaik-baiknya. Masyarakat tentu memiliki ruang untuk menilai kualitas pelaksanaan Pemilu 2024," kata Amri.
Lantas bagaimana komposisi keterwakilan 30 persen perempuan dan berapa persentase kalangan milenial yang ikut masuk dalam daftar bacaleg?
Menurut Amri, pihaknya sudah menyusun komposisi bacaleg di semua tingkatan. Nama-nama calon juga telah diunggah ke Silon KPU.
"Di tingkat provinsi ada 85 bacaleg. Bacaleg perempuan lebih dari 30 persen kuota dan insyaallah PKS akan perjuangkan bacaleg perempuan. Banyak yang naik kelas dan jadi. Target kita secara total minimal 15 persen masing-masing level," ujar Amri.
Terkait siapa-siapa saja jagoan PKS Sulsel yang akan bertarung di DPR RI dapil I, II, dan III? Ia mengatakan bahwa sekarang sudah aman, hanya saja pihaknya belum bisa membocorkan nama-nama karena masih sifatnya sementara atau DCS.
"Caleg DPR RI dapil I, II dan III sudah aman. Nama-nama kami belum bisa sampaikan, tapi beberapa dari DPRD Sulsel naik kelas. Seperti bu Sri Rahmi, Ismail Bachtiar dan beberapa nama lainya," kata dia.
Ada hal yang unik dalam pendaftaran DCS PKS di KPU Sulsel. Bersama jajarannya, Amri datang ke KPU Sulsel dengan mengenakan pakaian adat Bugis-Makassar.
Menurut Amri, alasan mengenakan pakaian adat karena pemilu bukan kontestasi partai politik saja, tapi kontestasi seluruh masyarakat atau pesta rakyat.
"Sehingga harusnya seluruh partai politik memunculkan kesan bahwa keragaman yang ada di Sulsel," kata dia.
Adapun elite PKS yang turut hadir yakni Ketua MPW Mallarangan Tutu dan Sekretaris Umum DPW PKS Sulsel Rustam Ukkas. Selain itu, juga hadir ketua fraksi PKS Sulsel Isnayani, legislator Makassar Yeni Rahman dan Ketua DPD PKS Makassar Anwar Faruq.
Amri mengatakan kunjungannya ke KPU hari ini mesti memiliki ciri khas. Meski demikian, sebagian elite dan kader partai yang berpartisipasi ada yang menggunakan pakaian resmi partai dan juga pakaian biasa.
"Sebenarnya tidak semuanya dari kami berpakaian adat sebenarnya, ada juga yang berpakaian PKS juga dan ada yang berpakaian biasa, supaya memunculkan keragaman," katanya.
Ia juga menyebut alasan lainnya yakni PKS hendak menunjukkan keterbukaan partainya terhadap budaya yang ada. Amri meyakini persatuan yang kuat akan lahir bila elite politik menghargai keragaman dan kultur masyarakat.
"Insyaallah PKS sebagai partai terbuka, mengakomodasi semua keragaman yang ada di Indonesia dan khususnya di Sulsel. Supaya kita menjadi negara yang kuat, dan punya persatuan yang kuat juga," ungkapnya.
Terpisah, KPU Kota Makassar menerima berkas pendaftaran bakal calon legislatif (bacaleg) dari PKS Makassar. Namun berkas tersebut dikembalikan KPU karena dokumen belum lengkap.
Anggota KPU Kota Makassar Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Gunawan Mashar mengatakan, setelah diperiksa, dokumen PKS Makassar belum lengkap, sehingga dikembalikan untuk diperbaiki. Gunawan menjelaskan, pengembalian berkas bacaleg dari PKS ini karena dokumen pengajuan belum lengkap sepenuhnya. Sehingga, PKS diberi kesempatan untuk melengkapi dokumennya terlebih dahulu.
"Dokumen verifikasi berkas bacaleg yang seharusnya dilakukan melalui website resmi KPU sebagai tahapan awal belum terpenuhi," tuturnya.
Menurut dia, dokumen fisik yang seharusnya disertakan belum ada lantaran tidak dapat diunduh lewat website Silon.
Dari 15 Partai Politik (Parpol) kata Gunawan saat ini baru PKS yang datang ke KPU Makassar menyerahkan dokumennya walaupun itu dikembalikan.
"Jadi masih ada waktu sampai tanggal 14 Mei untuk melengkapi berkas sampai pukul 23:59 wita," ujarnya.
Ketua PKS Makassar Anwar Faruq mengatakan kekurangan dokumen bukan ada pada PKS Makassar tapi terjadi di tingkat DPP karena DPP yang memasukan data Bacaleg ke Silon KPU.
"Kekurangan data dari pusat, satu Dapil saja (yang baru selesai) dan ini berlaku bukan satu kabupaten/kota ternyata semuanya," katanya.
Dirinya pun mengakui jika berkas 50 Caleg PKS yang dimasukan dalam Daftar Caleg Sementara (DCS) belum lengkap. "Semuanya belum diupload oleh DPP," kata Anwar.
Sementara itu, harapan PKS mengisi kursi di DPRD Tana Toraja (Tator) dan DPRD Toraja Utara (Torut), yang sudah 2 periode kosong lewat bacaleg non muslim. Ketua PKS Sulsel Amri Arsyid mengatakan PKS punya tekad untuk berkontribusi di daerah yang penduduknya mayoritas non muslim.
"Makanya pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 mendatang, PKS ingin kembali meraih kursi," ujarnya.
Ada dua target utama yang diinginkan selain kursi. Pihaknya menginginkan PKS itu bisa berkontribusi untuk daerah-daerah yang relatif penduduk muslimnya itu minoritas. DPD PKS Tana Toraja dan Toraja Utara diminta mengisi bacaleg non muslim sebagai representasi PKS di daerah berpenduduk minoritas muslim.
Dia mendorong ketua DPD di Toraja Utara dan Tana Toraja itu untuk melakukan rekrutmen dari teman-teman yang non muslim untuk bergabung dengan PKS. "Supaya PKS juga bisa menempatkan perwakilannya di DPRD yang kira-kira mempresentasikan mayoritas penduduk yang ada di Toraja," sebutnya.
Menurutnya, daerah dengan mayoritas non muslim memang perlu penyesuaian, yakni dengan menempatkan perwakilan dari non muslim pula. Amri juga menyebut PKS kini sudah mulai melakukan pendekatan dengan pengurus-pengurus gereja. Jadi kalau mayoritas non muslim harusnya ya ada perwakilan dari non muslim juga.
"Kita lagi berupaya melakukan itu, termasuk strukturisasi yang kita lakukan juga melakukan pendekatan kepada teman-teman dari gereja maupun teman-teman non muslim yang ada di sana," imbuhnya.
Lebih lanjut Amri mengatakan PKS sudah dua periode tanpa kursi di DPRD Tana Toraja dan DPRD Toraja Utara. "Makanya pada Pileg 2024 nanti PKS menargetkan bisa meraih 2 kursi legislatif di 2 kabupaten tersebut," kata dia. (suryadi-fahrullah/C)
