MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi selatan Mardiana Rusli mengatakan jika grafik penangan pelanggaran jelang Pemilu dan Pilpres 2024 ini mengalami penurunan setelah jajaran Bawaslu mengedepankan pencegahan dibandingkan penindakan.
Ini dikarenakan Pejabat (Pj) Gubernur Sulsel, Bachtiar Baharuddin telah mengkonsolidasikan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), agar tidak terlibat politik praktis dengan cara melakukan penandatanganan integritas beberapa waktu lalu.
“Grafik penanganan pelanggaran Pemilu saat ini mengalami penurunan dan saat ini kami juga perkuat dengan pencegahannya,” kata ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli di Lapangan Karebosi Makassar, Rabu (6/12/2023).
Dirinya menyebutkan sebelum pelaksanaan penandatanganan integritas ASN dan Aparatur Desa kerawanan yang cukup tinggi itu ada di Kota Palopo dan Toraja. Ini berdasarkan story, karena ada konflik horisontal dan adanya politik uang dan netralitas ASN hingga keterlibatan kepala desa,
Sehingga dalam melakukan pencegahan terjadinya politik, Bawaslu akan menginstruksikan seluruh jajaran mereka akan sering melakukan silaturahmi dengan aparat desa, karena mereka yang paling dekat juga dengan masyarakat.
“Jadi kita akan sering berpatroli pencegahan dan kita ketahui kepala desa mesin politik paling dekat, jadi kita akan sering melakukan silaturahmi dengan mereka (kepala desa),” ujarnya.
Karena kata Mardiana, masih banyak kelapa desa yang tidak paham aturan pemilu yang mana harus dia tidak boleh lakukan.
“Banyak pengetahuan pelanggaran yang tidak diketahui kepala desa, jadi kami akan melakukan kegiatan di setiap kecamatan agar bisa terkonsolidasi,” jelasnya. (Fahrullah/B)
