MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Aktivis Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Selatan (Sulsel) menduga ada perusahaan pertambangan swasta yang membuat kesepakatan politik untuk mendanai Pemilu 2024 setelah mengantongi izin konsesi.
Direktur Eksekutif Walhi Sulsel, Muhammad Al Amin mengatakan, sampai 31 Desember 2024 ini pihaknya mencatat ada 4 perusahaan di Sulsel yang sudah mendapat konsesi baru dengan luas wilayah rata-rata 4000 Ha.
"Dari data kami ada empat perusahaan tambang mendapat konsesi baru, artinya jelang Pemilu 2024 ini ada transaksi atau ada pemberian izin baru. Kita tidak tahu apa tujuan dan manfaatnya," kata Amin dalam rilis catatan Akhir Tahun (Catahu) Walhi Sulsel 2023, Minggu (31/12/2023).
"Kami sebagai civil society mengkritisi itu, kemungkinan itu salah satu cara pemberian (perusahaan) swasta untuk bisa terlibat dan mendanai Pemilu 2024. Karena perizinan itu terbit di tahun krusial, 2023 ini," sambungnya.
Untuk itu, Walhi Sulsel disebut tidak lagi menaruh harapan banyak kepada pemerintah saat ini, baik di daerah maupun di pusat untuk bisa memberi solusi konkrit untuk persoalan lingkungan. Mengingat, di daerah kata dia banyak kepala daerah pada kapasitas sebagai pejabat sementara atau PJ.
"Kemudian di tingkat Pemerintah pusat itu kan Jokowi, dan tahun depan kan otomatis diganti, dan lima tahun terakhir ini tidak ada kebijakannya soal perbaikan lingkungan, jadi harapan kita di masyarakat yang nanti pada Pemilu 2024 itu bisa memilih pemimpin yang punya rekam jejak baik," sebutnya.
Dijelaskan Amin, terkait konsesi lahan yang dicatat Walhi Sulsel hingga tahun 2023 ini dimiliki oleh 9 Perusahaan Tambang di wilayah Luwu Timur, dan total luas konsesi dari 9 Perusahaan 98 ribu Ha yang dinilai makin memperparah krisis iklim.
"Krisis iklim itu adalah cermin dari semakin buruknya lingkungan hidup kita, dan ketika kita melihat ada kerusakan lingkungan yang semakin buruk maka itu adalah cermin dari kebijakan (konsesi) negara kita," ungkapnya.
Khusus krisis iklim di Sulsel, Amin melihat tidak adanya perhatian Pemerintah Presiden Jokowi dalam hal pemulihan dan perbaikan lingkungan hidup Sulsel melalui kontrol terhadap izin konsesi.
"Bukti-buktinya (krisis iklim) itu jelas, gagal panen, krisis air, sampai pemadaman listrik bergilir. Itu adalah potret, itu adalah situasi nyata krisis yang kita alami. Bagaimana kita tidak mengalami pemadaman listrik? Kalau PLTA yang menjadi punggung kelistrikan itu airnya habis, karena PLTA yang memerlukan air di gunung itu airnya habis oleh karenanya hutan-hutan kita dihilangkan," tutur Amin.
Dengan begitu, akibat krisis iklim ini Walhi Sulsel memprediksikan tahun 2024 nanti akan ada tiga masalah besar di Sulsel. Pertama, masalah kemiskinan ekstrem diakibatkan ekspansi kerusakan lingkungan yang semakin masif.
Kedua, bencana ekologis yang dinilai bisa saja menelan korban lebih banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dimana kata Amin pihaknya punya data bahwa di DAS (daerah aliran sungai) Walanae sudah rusak parah dan Presiden Jokowi tidak pernah memperhatikan Sulsel.
"Mungkin karena suaranya anjlok di Pemilu 2019 jadi tidak ada perhatian untuk pemilihan lingkungan hidup. Terkahir, ada tipologi masalah baru yang kita lihat, terutama di area pesisir, kita sebutkan dengan migrasi iklim. Mereka (masyarakat) akan pindah ke pulau-pulau yang lain, tempat yang lain, dan itu mulai nampak sedikit demi sedikit, pulau-pulau kecil Makassar, Pangkep dan Barru sudah mulai pindah ke pulau Nusa Tenggara Timur dan Barat, ke Kalimantan, ke Morowali untuk cari hidup. Dan itulah cara survive masyarakat untuk bisa menghadapi masalah perubahan iklim," pungkasnya. (Isak/B)
