MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali mencetak rekor di awal tahun 2024 ini, dengan keberhasilan mengendalikan inflasi. Saat ini tercatat inflasi Sulsel untuk Bulan Januari 2024 mencapai 2,38 persen year on year (yoy) atau di bawah rata-rata inflasi nasional 2,57 persen.
Hal tersebut diketahui dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis Kamis, 1 Februari 2024. Adapun Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,35. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Wajo sebesar 4,78 persen dengan IHK sebesar 106,03 dan terendah terjadi di Kota Palopo sebesar 2,10 persen dengan IHK sebesar 104,70.
Kepala BPS Sulsel, Aryanto menjelaskan, inflasi bulanan pada Januari 2024 mencapai 0,36 persen. Sedangkan inflasi dari tahun ke tahun, 2,38 persen.
Angka inflasi di bawah nasional kali ini merupakan pencapaian kedua Sulsel selama lima tahun terakhir. Pencapaian pertama yakni pada Bulan November 2023 lalu.
Sedangkan inflasi Januari 2023 terhadap Desember 2023 yang 0,36 persen lebih tinggi dari inflasi nasional dari Januari terhadap Desember 0,04 persen.
Aryanto memaparkan, jika dilihat berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi disumbang kelompok makanan, minuman, dan tembakau 0,89 persen. Kemudian pakaian dan alas kaki 0,17 persen. Lalu perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga 0,52 persen. Selanjutnya perlengkapan, peralatan, pemeliharaan rutin rumah tangga 0,06 persen.
Lalu kesehatan 1,60 persen, transportasi -0,53 persen. Informasi, komunikasi dan jasa keuangan 0,01 persen. Ada juga rekreasi, olahraga dan budaya 0,21 persen, pendidikan 0,02 persen. Penyediaan makanan dan minuman/restoran 0,11 persen. Terakhir perawatan pribadi dan jasa lainnya 0,29 persen.
Angka inflasi year on year 2,38 persen ini juga mengalami penurunan dibandingkan pada Bulan Desember 2023 sebesar 117,35.
Untuk diketahui, keberhasilan Provinsi Sulsel dalam mengendalikan inflasi berkat kerja keras Penjabat Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin, jajaran Forkopimda, Pemerintah Kabupaten Kota, dan stakeholder terkait lainnya. Berbagai upaya telah dilakukan, termasuk rutin melakukan operasi pasar hingga Gerakan Pangan Murah atau GPM. (Abu/B)
