Selain itu guna mendukung terciptanya aksesibilitas dan mobilitas agar setiap tempat yang memiliki potensi ekonomi bisa berkembang karena terhubung dengan jalan.
“Untuk jembatan kita sudah melakukan perbaikan atas kesalahan tahun lalu. Koordinasi dengan balai terus kita lakukan,” bebernya.
Anggota Komisi III DPRD Wajo Mustafa berharap kesalahan terhadap konsep perencanaan pada 2023 tidak terulang lagi. Dalam pelaksanaan bantuan IJD tersebut, pemerintah pusat menyalurkan bantuan maksimal Rp50 miliar setiap daerah yang mengusul.
“Tahun lalu itu Wajo cuma dapat dua ruas bantuan inpres ini. Cuma ruas Solo-Peneki dan Maroanging- Lagosi. Sedangkan jembatan gagal turun, karena perencanaan hanya Rp16 miliar, hitungan tersebut dinilai tidak masuk akal oleh balai,” jelasnya.
Sementara perkiraan nilai BBPJN dua kali lipat dari konsep perencanaan pemda, dengan mempertimbangkan Standar Harga Satuan (SHS) barang dan jasa.
“Harapan tentu jembatan 45 kembali diusulkan dan berhasil mendapat bantuan. Sehingga mendukung mobilitas hasil bumi dan perikanan di pesisir Sungai Walennae,” tutupnya. (***)
