MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, mengusulkan sekitar sebanyak 12.662 formasi dalam seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun 2024.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, Sukarniaty Kondolele mengakui jika usulan tersebut telah mendapat persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan-RB).
Kata dia, usulan tersebut dibagi atas tiga bidang, yaitu untuk formasi keguruan sebanyak 5.210 orang, lalu formasi kesehatan sebanyak 99 orang, dan formasi teknis sebanyak 7.353 orang.
Ia menjelaskan dari usulan tersebut merupakan hasil dari diskusi bersama dengan OPD lingkup Pemprov Sulsel yang mengambil patokan pada jumlah tenaga non ASN Pemprov Sulsel saat ini. “Karena ini memang berdasarkan data non ASN di Lingkup Pemprov Sulsel,” ujarnya.
Ia melanjutkan, tahun ini tenaga teknis menjadi formasi terbanyak yang diusulkan Pemprov Sulsel, lalu tenaga keguruan dan formasi paling sedikit itu tenaga kesehatan.
Ia menyampaikan, saat ini pihaknya juga tengah menunggu informasi lanjutan dari Pemerintah Pusat terkait dengan jadwal lanjutan dari proses penerimaan PPPK 2024.
Kata dia pihaknya melakukan koordinasi dengan OPD lingkup Pemprov Sulsel terkait dengan kebutuhan yang diinginkan oleh masing-masing OPD. "Diminta dulu kebutuhan setiap perangkat daerah di bagian mana saja, kita usulkan, kalau saya sebanyak-banyaknya persiapan formasi. Kan mereka yang tetapkan dari Kemenpan RB,” terangnya.
Diketahui, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), mengadakan Rakornas Persiapan Pengadaan ASN 2024, di Jakarta, Kamis, (14/3/2024). Pada acara ini ada 14 daerah yang tak mengajukan formasi CASN dan PPPK. Lima diantaranya dari Provinsi Sulsel, yakni Kabupaten Gowa, Barru, Sinjai, Soppeng dan Kabupaten Bone.
Sementara daerah lain yakni, Pemerintah Provinsi Papua, Papua Barat, Aceh Selatan, Tapanuli Utara, Kabupaten Kepahiang, Purworejo, Bolango. Kemudian ada Merauke, Puncak Jaya, Boven Digul, Asmat, Yahukimo, Leni Jaya, Intan Jaya, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Tambraw, dan Maybrat.
Sukarniaty menjelaskan, terkait dengan pemerintah daerah yang tidak menyampaikan usulan memang ada bebeapa alasannya, termasuk persoalan anggaran pemkab yang tidak tersedia, sehingga tidak melakukan pengusulan. "Yang tidak mnyampaikn usulan kebutuhan disebabkn beberapa hal teramasuk kesanggupan dan ketrsediaan anggaran," katanya.
Menpan RB Abdullah Azwar Anas membeberkan daerah yang belum mengajukan formasi itu salah satunya Pemerintah Provinsi Papua. Khusus untuk Papua, kata dia, tidak mengajukan formasi karena sebagian daerahnya sudah mengikuti program afirmasi. Afirmasi itu merupakan alokasi untuk calon ASN yang berasal dari Papua. "Ada beberapa daerah yang memang belum mengusulkan formasi," katanya.
Abdullah Azwar Anas menyampaikan beberapa prioritas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk memenuhi kebutuhan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2024. Salah satunya adalah fresh graduate yang memiliki kemampuan digital menjadi salah satu sasaran SDM yang akan direkrut pada seleksi CASN pada tahun ini.
Saat ini, Kementerian PANRB telah menerima usulan kebutuhan ASN dari berbagai instansi pusat dan daerah sebesar 1,38 juta; dan sudah ditetapkan formasinya sebanyak 1,28 juta untuk memenuhi kebutuhan ASN secara nasional sebesar 2,3 juta secara bertahap. ASN yang dimaksud terdiri atas dua kategori, yaitu CPNS yang bisa dilamar oleh fresh graduate; serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang diperuntukkan bagi tenaga non-ASN dan eks THK-2 yang telah masuk basis data Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Pada tahun ini pemerintah membuka ruang untuk fresh graduate yang lebih besar dibanding tahun sebelumnya, karena tahun ini jumlah rekrutmen CPNS-nya relatif lebih besar dibanding sebelumnya. Tentu pemerintah juga tetap berkomitmen menuntaskan penataan teman-teman honorer,” kata Menpan RB dilansir dilaman resmi Kemenpan RB, Kamis, (14/03/2024).
Anas mengatakan, pemerintah menyiapkan ASN talenta digital dari kalangan fresh graduate yang akan menjadi akselerator mesin birokrasi dan pelayanan publik. Arah kebijakan rekrutmen ASN talenta digital didesain berdampak mengakselerasi ekonomi lokal dan nasional, mulai digitalisasi sektor pertanian, perindustrian, pariwisata, produksi UMKM, perdagangan, dan sebagainya.
“Sehingga talenta digital yang akan direkrut bukan hanya pada sektor 'hilir', seperti digital marketing, tetapi juga di sektor 'hulu' di lini produksi, seperti pertanian dengan e-farming untuk melipatgandakan nilai tambah ekonomi lokal dan nasional,” ujarnya. (Abu/B)
