Odhika Cakra Satriawan Gelar Reses Pertama di Dapil 3, Soroti Isu Modal Usaha dan Pembaruan Data DTKS

  • Bagikan
Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi Partai NasDem, Odhika Cakra Satriawan, saat menggelar reses I masa persidangan 2024/2025, di Jl. Kaserokang, Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Senin (2/12/2024).

MAKASSAR, RAKYATSULSEL – Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi Partai NasDem, Odhika Cakra Satriawan, memulai masa kedewanannya pasca-dilantik dengan menggelar reses pertama pada masa persidangan 2024/2025. Reses ini berlangsung di Jl. Kaserokang, Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, pada Senin (2/12/2024).

Reses kali ini menjadi momen penting bagi Odhika untuk mendengarkan langsung kebutuhan dan aspirasi warga di Daerah Pemilihan (Dapil) 3, yang meliputi Kecamatan Tamalanrea dan Biringkanaya. Dalam pertemuan yang penuh keakraban, dua isu utama menjadi sorotan, yaitu kebutuhan bantuan modal usaha bagi pelaku UMKM dan pembaruan data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) untuk memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran.

Banyak warga yang mengeluhkan sulitnya mendapatkan akses modal usaha, terutama bagi mereka yang bergantung pada sektor informal. Para pelaku UMKM berharap adanya perhatian lebih dari pemerintah dalam menyediakan program bantuan modal yang mudah diakses, transparan, dan berkelanjutan.

“Kami butuh modal tambahan untuk mengembangkan usaha. Namun, proses pengajuan bantuan dari pemerintah sering kali rumit dan memakan waktu lama. Kami berharap ada kemudahan akses agar usaha kecil kami bisa bertahan,” ujar seorang warga dalam sesi tanya jawab reses.

Menanggapi hal tersebut, Odhika Cakra Satriawan berkomitmen untuk mendorong program bantuan modal usaha yang lebih inklusif di tingkat Kota Makassar.

“UMKM adalah tulang punggung perekonomian masyarakat. Saya akan mengupayakan agar pemerintah lebih responsif terhadap kebutuhan mereka, termasuk mempermudah akses bantuan modal melalui kerja sama dengan lembaga keuangan maupun program pemerintah yang sudah ada,” katanya.

Selain itu, pembaruan data DTKS juga menjadi isu penting yang diangkat warga. Banyak yang mengeluhkan ketidakakuratan data penerima bantuan sosial, di mana beberapa yang tidak layak menerima bantuan masih tercatat, sementara yang benar-benar membutuhkan justru terlewat.

  • Bagikan