Hasbullah menegaskan bahwa situasi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) selama Pilkada 2024 relatif aman dan terkendali. Hal ini berkat tata kelola logistik yang efisien serta proses pemutakhiran data pemilih yang terstruktur dengan baik.
"Residu masalah logistik tidak signifikan, sehingga kebutuhan di TPS hampir sepenuhnya terpenuhi. Selain itu, koordinasi yang matang dengan berbagai pihak membuat residu terkait data pemilih tidak terasa di lapangan," tambahnya.
Rakorda ini juga menjadi ajang konsolidasi KPU Sulsel dalam menghadapi sengketa hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi. Hasbullah mengungkapkan terdapat 9 gugatan di tingkat kabupaten/kota dan 1 gugatan di tingkat provinsi yang saat ini sudah memasuki tahap pemeriksaan formil.
Namun, Hasbullah menyayangkan adanya isu dugaan "satu juta tanda tangan palsu" oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang berkembang di masyarakat.
"Isu tersebut menyerang kredibilitas KPU sebagai penyelenggara. Namun, kami optimis dan percaya pada hasil kerja keras seluruh petugas di lapangan," tegasnya.
Selain mengevaluasi jalannya Pilkada, Rakorda ini juga membahas kendala teknis terkait pelaporan pengelolaan keuangan badan ad hoc yang masih memerlukan perbaikan dan penyelesaian lebih lanjut.
"Rakorda ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Pilkada Serentak yang telah dilaksanakan pada 27 November 2024. Secara umum, Pilkada Sulsel berjalan baik hingga penetapan hasil," tutup Hasbullah. (Yadi/B)
