TAKALAR, RAKYATSULSEL – Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Takalar dinilai tidak berjalan optimal sesuai tugas dan fungsinya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007.
Hal ini disoroti oleh Pemuda Galesong Maju yang menilai OPD kurang proaktif dalam menjalankan tugas pokoknya.
Salah satu tokoh Pemuda Galesong Maju, Riyal, menegaskan bahwa seharusnya OPD dapat bekerja dengan inisiatif sendiri tanpa harus menunggu tindakan tegas dari Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye.
Menurutnya, selama ini OPD baru terlihat bergerak setelah adanya inspeksi mendadak (sidak) dari bupati.
"Seharusnya OPD lebih proaktif, bukan sekadar menunggu teguran dari pimpinan daerah. Aturannya jelas, perangkat daerah bertugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan, koordinasi administratif, serta pelayanan publik. Jika tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik, lebih baik diganti,"ujar Riyal.
Lebih lanjut, Pemuda Galesong Maju berkomitmen untuk terus mengawasi kinerja OPD di Kabupaten Takalar. Mereka juga meminta Bupati Takalar untuk lebih rutin melakukan evaluasi terhadap kepala OPD yang tidak mampu bekerja secara efektif.
"Kami tidak ingin Takalar stagnan dari tahun ke tahun. Pemerintahan yang baru harus lebih inovatif dan solutif. Teknologi saat ini sudah maju, jangan sampai kita justru tertinggal,"tegasnya.
Desakan ini menjadi catatan penting bagi Pemkab Takalar agar meningkatkan efisiensi dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat kini menanti langkah konkret dari pemerintah daerah dalam membangun Takalar yang lebih maju. (Tiro)
