LUWU, RAKYATSULSEL – Bupati Luwu, H. Patahudding, secara resmi melaunching Program High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) sekaligus program pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bagi para veteran Republik Indonesia, mantan bupati dan wakil bupati, serta masyarakat miskin ekstrem di Kabupaten Luwu. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Andi Kambo, Kompleks Kantor Bupati Luwu, Senin (5/5/2025).
Acara ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Luwu Dhevy Bijak, Sekda Luwu H. Sulaiman, Kepala Bapenda H. Sopyan Thamrin, jajaran Forkopimda, staf ahli bupati, para asisten, kepala OPD, camat, lurah, kepala desa, serta para pelaku usaha dan pihak perbankan.
Dalam sambutannya, Bupati Patahudding menegaskan bahwa peluncuran program ini merupakan bentuk penghormatan dan kepedulian pemerintah kepada pihak-pihak yang berjasa serta masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus.
"Pembebasan PBB-P2 ini merupakan salah satu program unggulan dalam pemerintahan kami periode 2025–2030," ungkapnya.
Selain pembebasan pajak, Bupati juga mengumumkan peningkatan insentif pemungutan SPPT PBB-P2 bagi para kolektor pajak untuk mengoptimalkan kinerja perpajakan. Insentif yang sebelumnya Rp3.000 per lembar, kini naik menjadi Rp5.000 per lembar mulai tahun 2025.
Rinciannya, kolektor desa akan menerima Rp2.500 per SPPT, koordinator kolektor desa/kelurahan naik dari Rp1.000 menjadi Rp1.500, dan koordinator kolektor kecamatan dari Rp500 menjadi Rp1.000.
“Ini adalah bentuk penghargaan atas dedikasi mereka dalam memastikan penerimaan pajak berjalan dengan baik,” tambah Patahudding.
