MAKASSAR, RAKYATSULSEL. CO – Wali Kota, Moh Ramdhan Pomanto berencana akan melanjutkan pembangunan New Balai Kota Makassar di kawasan Center Point of Indonesia (CPI).
Baca Juga: Bangun New Balaikota, Danny Tagih Janji Pengelola CPI Soal Lahan 3,3 Hektare
Namun, rencana itu mendapat sorotan dari Pengamat tata ruang, Mohammad Muttaqin Azikin. Ia menilai, pembangunan new balaikota di CPI dinilai kurang tepat. Sebab balai kota yang ada saat ini masih bisa difungsikan dengan baik.
“Saya kira ini bukan kebutuhan yang begitu mendesak. Sejauh ini juga Balai Kota Makassar (di Jalan Ahmad Yani) masih bisa melayani masyarakat dan gampang diakses oleh masyarakat,” kata Muttaqin pada Harian Rakyat Sulsel, Kamis (17/3).
Selain itu, pembangunan fasilitas pemerintahan di kawasan CPI yang dinilai elit dan ekslusif, justru akan menjauhkan pemerintah itu sendiri dengan masyarakat.
“Kalau begini pengelolaannya seakan ada kesan pemerintah merestui proyek reklamasi (CPI) itu. CPI saat ini masih banyak polemik, mau lagi dimasukkan kantor pemerintahan,” ujarnya.
Rencana-rencana besar Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dinilai terlalu berlebihan. Sementara faktanya di lapangan masih terlalu banyak persoalan masyarakat yang jauh lebih penting untuk segera di selesaikan.
Mulai dari permasalahan ekonomi, sosial dan lainnya. Salah satu contohnya adalah masalah minyak goreng yang masih meresahkan masyarakat. Termasuk juga persoalan fasilitas umum seperti jalanan yang lagi marak menuai protes dari masyarakat.
