"Mungkin ini ada gambaran bagaimana (menyangkut integritas penyelenggara, red), ini yang saya tanyakan. Karena ini sangat perlu sekali. Sebab kenapa, aturan hukumnya jelas, di DKPP, juga jelas. Cuma biasanya fakta di lapangan, ini yang menjadi ribut biasa. Mungkin itu yang jadi gambaran, mungkin ada kejadian atau bagaimana," ujarnya.
Menjawab hal tersebut, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Andi Rannu menegaskan jajaran KPU hingga di tingkat bawah sangat mengedepankan faktor integritas. Karena dalam bekerja, KPU sesungguhnya terus mendapat perhatian dan pengawasan dari publik. Karena bila ada pelanggaran yang dilakukan oleh anggota KPU, akan serta merta mendapat sorotan dan tentu saja segera akan berhadapan dengan proses hukum dan pemeriksaan etika di DKPP.
'itu yang ingin kami sampaikan sesungguhnya, bahwa yang kerap terbangun (asumsi) di luar, bahwa KPU itu mudah bermain-main (kongkalikong untuk melanggar aturan, red). Padahal sesungguhnya, kami itu yang paling tidak bisa bermain-main untuk melanggar aturan dan etika," jelas Andi Rannu.
Andi Rannu menambahkan, mengingat potensi kerawanan dan pelanggaran yang ada termasuk yang dilakukan oleh penyelenggara, maka peran aktif dari semua pihak untuk terus mengawasi penyelenggaraan pemilu dan pemilihan menjadi salah satu syarat untuk menjamin sukses pelaksanaannya. (*)
