KAMMI Luwu Raya Tolak Kenaikan BBM, DPRD Palopo Sebut Menteri Perdagangan Tidak Peka

  • Bagikan
KAMMI Luwu Raya saat menyampaikan penolakan kenaikan BBM di DPRD Palopo.

PALOPO, RAKYATSULSEL - Disaat rakyat Indonesia sedang berjibaku memulihkan kehidupannya untuk keluar dari himpitan krisis ekonomi dan kesehatan. Pemerintah pusat berencana menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis RON 90 atau Pertalite dan Solar.

Rencana kenaikan itu mendapat penolakan keras dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Luwu Raya.

Penolakan tersebut diawali aksi demo di depan kantor DPRD Kota Palopo. Aksi demo diterima langsung Ketua DPRD Kota Palopo, Nurhaeni didampingi Wakil Ketua Abdul Salam.

Ada tiga tuntutan dari KAMMI yaitu gerakan selamatkan Indonesia diantaranya, 1.Menolak Pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. 2. Mendesak Pemerintah Kendalikan harga barang -barang pokok . 3. Mendesak Pemerintah tunda Proyek Strategi Nasional (PSN) yang tidak berdampak langsung bagi rakyat dan alihkan anggaran unit subsidi BBM.

Koordinator lapangan KAMMI Luwu Raya, Yusril Mahendra mengatakan, aksi tersebut dilakukan adalah bentuk penolakan keras terhadap rencana pemerintah untuk menaikkan BBM.

"Rencana kenaikan BBM adalah bentuk ketidak pekaan pemerintah terhadap apa dampak yang dialami oleh masyarakat akibat kenaikan BBM bersubsidi, jenis Pertalite dan Solar termasuk kebutuhan pokok dan itu akan berpengaruh kepada bahan pokok lainnya," kata Yusri Mahendra, Rabu (31/8).

Ketua DPRD Kota Palopo, Nurhaenih merespon tuntutan aksi dari KAMMI Luwu Raya.

"Adapun tuntutan dari adik-adik KAMMI Luwu Raya kami sangat respon. Rencana kenaikan BBM akan berdampak kepada masyarakat juga kepada bahan pokok lainnya, yang menjadi kebutuhan harian masyarakat di Palopo dan Indonesia pada umumnya," kata Nurhaenih Legislator asal Golkar.

Senada Abdul Salam selaku Wakil Ketua DPRD Kota Palopo, juga ikut mengkritisi rencana pemerintah menaikkan harga BBM .

"Saya mendukung aksi mahasiswa dari KAMMI Luwu Raya menolak kenaikan BBM,selain itu juga kami menilai dalam hal ini Menteri Perdagangan tidak peka dan jeli melihat keadaan masyarakat, apalagi adanya kenaikan bahan pokok lainnya dengan isyu rencana kenaikan BBM," kata Abdul Salam legislator asal NasDem. (Jaya)

  • Bagikan