MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Kepercayaan kepada institusi Polri itu masih ada. Lewat surat terbuka yang ditulis di media sosial Facebook, pemuda asal Maros mengadu ke Kapolda Sulsel. Isinya berharap keadilan.
Imam Dzulkifli. Cucu alm Lanti bin Pape ini kukuh mempertahankan hak keluarganya. Dia keberatan rencana pembangunan pos polantas di Dusun Kappang, Desa Labuaja, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, yang akan dibangun di atas lahan milik keluarganya.
Berbagai upaya protes sudah ditempuh. Namun kuatnya bekingan sang Kepala Desa Labuaja membuat lahan milik keluarga alm Lanti bin Pape terancam "dirampas".
Tapi asa itu tetap ada. Imam Dzulkifli berharap sang Jenderal tergerak hatinya. Menghormati hak warga. (*)
Berikut kutipan surat Imam Dzulkifli
Yang Terhormat
Kapolda Sulsel
Irjen Pol Nana Sudjana
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Jenderal? Ini musim pancaroba, kalau siang sering hujan, angin juga kencang. Tetapi semoga Jenderal tetap sehat dan kuat dalam tugas-tugas.
Dua bulan lalu saya sempat ke ruangan Jenderal yang dingin dan harum di Jalan Perintis Kemerdekaan, bersama teman-teman pengurus AMSI Sulsel. Terima kasih jamuan kopi hitamnya, lezat sekali.
Oh iya, Jenderal. Maaf surat ini harus ada dan pasti menambah hal-hal yang Jenderal harus urus.
Tetapi sebenarnya masalahnya tidak besar, andai pihak Ditlantas Polda Sulsel mau lebih bijaksana.
Ini soal rencana pembangunan pos polantas di Dusun Kappang, Desa Labuaja, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros. Pos itu rencananya dibangun di hamparan lahan milik keluarga besar kami, alm. Lanti bin Pape.
Kami sudah lakukan protes, Jenderal. Bahkan sudah dirapatkan di DPRD. Bupati Maros, Chaidir Syam juga sudah kami tempati mengadu. Namun seperti ada sosok Hulk pada diri Kades Labuaja dan oknum polisi entah siapa yang begitu ngotot ingin membangun pos polantas di situ. Apa karena anggarannya besar? Entahlah.
Harusnya protes dan pengaduan rakyat kecil nan lemah seperti kami ini didengar.
Belakangan, muncul sertifikat hak pakai (bukan hak milik) atas nama Pemkab Maros terhadap lahan lapangan sepak bola. Masalahnya, batasnya menyeberang ke lahan keluarga kami itu. Anehnya lagi, nama ibu saya dicatut bertanda tangan pada proses penunjukan batas lahan. Aneh kan, Jenderal?
Makanya kami juga memprotes sertifikat itu. Kenapa bisa terbit? Dasarnya apa? Lah wong yang membayar PBB-P2-nya setiap tahun adalah kami.
Tetapi segala protes kami itu tak dihargai. Beberapa hari ini ada lagi beberapa polisi yang datang ke lahan itu. Kabarnya batu pertama akan segera diletakkan. Mereka sama sekali tidak menghormati proses yang sedang berlangsung. Bahkan tak ada seorang pun yang secara gentle datang ke kami, mendengar keluhan kami. Semua seperti punya tangan dari besi holow.
Izinkan kami mengadu, Jenderal!
Kami, rakyat kecil nan lemah, tetap menaruh harapan kepada institusi kepolisian. Di luar sana banyak kejadian. Presiden sampai harus bikin pengarahan khusus di Istana, para perwira tinggi tak boleh mengenakan topi dan tongkat.
Namun kami yakin masih banyak polisi baik. Di kampung teman saya ada bhabinkamtibmas yang membangun masjid dan tak henti mengunjungi warga yang sedang susah.
Tentu polisi-polisi baik itu yang menghargai hak-hak masyarakat. Polisi yang visinya membangun tanpa melukai. Bukan sebaliknya!
Maka tolong kami, Jenderal. Perintahkan penghentian rencana pembangunan pos polantas itu. Masih sangat banyak lahan di daerah ini yang bisa ditempati membangun.
Ditlantas tidak perlu membangun di lahan yang bermasalah. Supaya tidak muncul masalah. Supaya rakyat tidak dilukai.
Sekian, Jenderal. Mudah-mudahan suara kami didengar. Suara dari tenggorokan rakyat kecil namun biar bagaimana pun kami adalah bagian dari negeri ini. KTP kami Indonesia, bukan Australia. Kami berhak diayomi Polri. Bukan disakiti.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tunggu kabar baiknya, Jenderal. Begitu besar harapan kami.
Maros, 19 Oktober 2022
Salam,
Imam Dzulkifli
Warga Maros, cucu alm. Lanti bin Pape
