PALEMBANG, RAKYATSULSEL - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kumham) Sumatera Selatan (Sumsel) melaksanakan Rapat Presentasi Proposal Monitoring dan Evaluasi peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis Indeks Persepsi Korupsi-Indeks Kepuasan Masyarakat serta Indeks Integritas Organisasi, Selasa (7/3).
Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh pejabat dan pegawai yang mengemban tugas dalam pengelolaan survei IPK-IKM pada UPT Pemasyarakatan dan Imigrasi di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sumsel wilayah kerja Kota Palembang.
Selain itu, turut hadir beberapa instansi terkait di Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Tinggi, Ombudsman Perwakilan RI, Biro Hukum dan HAM Setda, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Dalam sambutannya, Kepala Bidang HAM, Karyadi mengatakan bahwa suvei IKM ini merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Sementara survei IPK merupakan kegiatan pemetaan persepsi pengguna layanan terkait dengan usaha pencegahan dan penanganan korupsi.
