"Akhirnya saya beranikan diri, saya persiapkan dari subuh hari. Naik motor dari rumah di Sudiang ke pasar Terong. Saya sudah gabung dengan pedagang dari siang, alhamdulillah, meski sangat ketat, saya bisa serahkan surat ke pak Jokowi pada sore hari sekitar jam 5 pak," tuturnya.
Rencananya, Rabu (5/42023), rombongan Komisi E DPRD Sulsel akan bertolak ke Jakarta untuk menemui BPJS pusat terkait pelayanannya di Makassar yang telah mengorbankan puluhan anak disabilitas. Apalagi, jauh sebelum orangtua anak disabilitas menerebos pengawalan presiden, Komisi E telah menggelar rapat dengar pendapat terkait kasus ini.
"Kami di DPRD sudah menggelar RDP dan mengundang pihak BPJS Makassar dan Sulsel, klinik Cerebellum, dan orangtua penyandang disabilitas, dua bulan lalu," kata Rahman Pina.
Dalam rapat itu, DPRD Sulsel telah meminta pihak BPJS untuk mengaktifkan kerjasama dengan klinik yang memang fokus menangani pasien dengan kebutuhan terbatas itu.
"Kami sudah minta BPJS agar mengaktifkan kembali kerjasama dengan klinik," sambung mantan anggota DPRD Makassar dua periode itu.
Bahkan, DPRD mendesak BPJS untuk menjalankan kesepakatan dalam dua minggu setelah rapat. Tapi rupanya dalam dua bulan ini, pihak BPJS urung menjalankan hasil RDP itu.
"Kami sangat menyayangkan sikap yang diperlihatkan Kepala BPJS Makassar yang seakan akan tutup mata dengan kondisi pasien," sesal Rahman Pina.
Dalam rapat itu, pihak klinik Cerebellum juga sudah menyampaikan kesiapannya untuk melakukan pembenahan pembenahan jika ada yang dianggap perlu. (Suryadi/B)
