MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto mewanti-wanti Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kota Makassar untuk tidak mengikuti kegiatan "Jalan Sehat Perjuangan" yang diselenggarakan oleh Genzi Sulsel.
Kegiatan Jalan Sehat Perjuangan ini akan digelar di Jalan Jenderal Sudirman Kota Makassar, pada tanggal 26 November 2023 mendatang. Rencananya, jalan sehat ini akan dihadiri oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
"Datang, dua-duanya Ganjar - Mahfud," ungkap Danny, saat ditemui di kediaman pribadinya, Selasa (21/11).
Meski kegiatan tersebut, kata Danny Pomanto, sapaan akrabnya mengatakan tidak terdapat unsur politik didalamnya. Tetapi, Ia menegaskan melarang ASN Pemkot Makassar untuk mengikuti giat tersebut. Itu dilakukan untuk menjaga netralitas ASN jelang tahun politik.
Namun, untuk keluarga dari ASN dapat mengikuti kegiatan jalan sehat tersebut. Tak hanya ASN, Danny pun menegaskan melarang orang tua untuk membawa anak kecil mereka untuk mengikuti "Jalan Sehat Perjuangan".
"Sebenarnya tidak ada unsur politiknya di sini tapi saya melarang ASN ikut, keluarganya boleh, saya larang anak kecil juga," ucap Danny.
Diketahui sebelumnya, ASN dilingkup Pemerintah Kota Makassar melakukan Deklarasi Netralitas ASN yang berlangsung di Kantor Balai Kota Makassar, Jalan Ahmad Yani, Kota Makassar, Senin (13/11).
Deklarasi itu dilaksanakan untuk menjaga netralitas ASN jelang Pemilu dan Pilkada 2024 mendatang.
Danny Pomanto memerintahkan kepada seluruh ASN dilingkup Pemerintah Kota Makassar untuk tidak memihak dalam kepentingan siapapun dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024 mendatang.
Termasuk jika keluarga dari ASN tersebut mengikuti kontestasi Pemilu maupun Pilkada di bulan Februari 2024 mendatang. "Jangan memihak, jangan sampai ada conflict of interest," ujar Danny Pomanto.
Sebab, kata Danny Pomanto, sapaan akrabnya mengungkapkan label seorang ASN akan terus melekat pada diri mereka. Sehingga, netralitas itu harus dijaga. Meski pun, kata dia, ASN memiliki hak untuk memilih pada Pemilu dan Pilkada 2024 mendatang.
"Ternyata ASN itu melekat pada badan, tidak kenal waktu, tidak kenal Sabtu atau Minggu walaupun punya hak pilih," jelas Danny.
Ia pun mewanti-wanti ada sanksi tegas yang diberikan kepada ASN yang ditemukan tidak netral. Sanksi yang mengintai mulai dari demosi hingga pemecatan sebagai ASN.
Meski begitu, Danny mengatakan dirinya hingga saat ini belum menerima laporan terkait ASN yang tidak netral.
"Belum ada (laporan). Jelas sekali, sanksi sudah diatur oleh UU, jadi tentunya ada sanksi bertingkat," tegas Danny. (Shasa/B)
