Legislator dari Sulsel ini juga menyoroti mekanisme penyimpanan dan pemusnahan barang bukti narkoba. Menurutnya, transparansi sangat penting untuk menghilangkan prasangka buruk masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
"Kita sering mendengar persepsi masyarakat tentang barang bukti yang disita. Apakah benar dimusnahkan atau justru disalahgunakan? Hal ini harus dijawab dengan transparansi," jelasnya.
Senada dengan Rudianto, Anggota DPR RI dari Dapil Sulawesi Selatan 2, Andi Amar Ma’ruf Sulaiman, juga menyoroti lemahnya fasilitas pengawasan di pelabuhan.
"Saat reses, saya menemukan bahwa di Pelabuhan Parepare hanya ada satu X-ray. Ini sangat memprihatinkan karena mempermudah masuknya narkoba tanpa terdeteksi," ungkap Andi Amar.
Ia mengusulkan keseimbangan antara pencegahan dan pemberantasan dalam strategi penanganan narkoba.
"Kita perlu fokus pada pencegahan, sehingga anggaran pemberantasan bisa dialihkan untuk mencegah peredaran narkoba di tahap awal. Ini lebih efektif," jelasnya.
Selain itu, Andi Amar menyampaikan aspirasi pemuda dari Forum Bersama Anti Narkoba (FORBES) Bone yang meminta adanya rumah rehabilitasi narkoba di wilayah Sulsel.
"BNNP Sulawesi Selatan perlu bekerja sama untuk membangun rumah rehabilitasi regional. Ini penting untuk membantu para pecandu pulih dan mengurangi dampak buruk narkoba," sarannya.
Para legislator dari Sulsel sepakat bahwa pemberantasan narkoba harus dilakukan dengan langkah strategis, transparansi, dan sinergi antara institusi terkait. Polri dan BNN didorong untuk memperkuat upaya mereka dalam melindungi generasi muda dari ancaman narkoba. (Yadi/B)
