Menurutnya, buku ini memberikan gambaran mengenai berbagai aspek pengawasan pemilu dan pilkada yang seharusnya melibatkan seluruh elemen masyarakat.
"Pesta demokrasi tidak hanya milik penyelenggara pemilu, tetapi juga masyarakat. Oleh karena itu, pengawasannya pun harus bersifat partisipatif, mencakup berbagai ruang seperti ruang digital, dialog publik, komunitas, serta forum-forum lain yang memiliki peran strategis dalam menjaga integritas pemilu," jelas Firdaus.
Selain itu, buku ini juga menyoroti aspek inklusivitas dalam pengawasan pemilu, termasuk keterlibatan kelompok perempuan dan isu gender.
"Buku ini menggambarkan bagaimana inovasi pengawasan dilakukan oleh Bawaslu, meskipun dihadapkan pada berbagai keterbatasan. Gagasan yang ada di dalamnya diharapkan dapat mendorong keterlibatan semua lini dalam proses pengawasan pemilu," pungkasnya. (Yadi/B)
