Adapun tiga poin utama rekomendasi Pansus kepada Wali Kota Makassar, yakni:
- Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses penyusunan LKPJ, khususnya pada unit kerja pengumpul data dari seluruh perangkat daerah.
- Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antarperangkat daerah guna memastikan kesesuaian dan validitas data dalam LKPJ.
- Menghindari rotasi pejabat selama masa penyusunan LKPJ, kecuali karena alasan pensiun, agar tidak mengganggu kelancaran pelaporan.
Dengan mengusung visi "Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan", Wali Kota Munafri berkomitmen memperkuat tujuh program strategis pemerintahannya melalui sinergi yang erat dengan DPRD.
“Kolaborasi ini akan terus kami jaga demi mewujudkan pemerintahan yang lebih responsif dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” tutup Munafri. (Shasa/B)
