SINJAI, RAKYATSULSEL- Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bersama Anggota Komisi III DPRD Sinjai mengunjungi objek Wisata Taman Hutan Raya (Tahura) Abd. Latif di Kecamatan Sinjai Borong, Selasa, (10/05/2022).
Peninjauan lapangan ini dilakukan buntut adanya aspirasi Aliansi Solidaritas Borong Melawan yang masuk ke DPRD Sinjai yang mengeluhkan sejumlah persoalan di Tahura, salah satunya dugaan pugli retribusi.
Anggota Komisi III DPRD, Andi Jusman usai melakukan kunjungan lapangan mengatakan
dalam kunjungan itu dilakukan dialog antara Kadis Pariwisata, pembawa aspirasi serta pemilik wisata pribadi.
“Setelah berdialog, mereka menyepakati loket penarikan retribusi akan dipindahkan kepintu masuk tahura dan kesepakatan itu juga sesuai permintaan pembawa aspirasi dan terkait tempat wisata milik pribadi juga sudah diarahkan untuk segera mengurus perizinannya,” ujar dia.
Ia pun berharap kedepannya, agar pengelolaan Tahura bisa lebih ditingkatkan lagi agar bisa memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sinjai.
“Tentunya kami di DPRD berharap tempat wisata yang ada di Kabupaten Sinjai bisa dikelola dengan baik agar tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan,” harapnya.
Sementara, Kadisparbud Sinjai, Yuhadi Samad juga membenarkan jika pos penarikan retribusi telah digeser ke dalam lokasi wisata berdasarkan dengan hasil dialog.
“Saya kira keputusan itu adalah solusi terbaik demi kepentingan semua pihak tanpa ada yang dirugikan. Pada intinya, semua objek wisata di Sinjai terbuka bagi siapa saja, termasuk dalam memberikan masukan demi kemajuan objek wisata di Kabupaten Sinjai,"tandasnya.
Pihaknya mengapresiasi anggota DPRD Sinjai yang telah menindaklanjuti dan siap turun lapangan membantu menyelesaikan persoalan ini.
Sebelumnya, Aliansi Solidaritas Borong Melawan mendatangi DPRD Sinjai untuk menyampaikan Aspirasi. Mereka menilai penempatan pos retribusi kurang tepat dan harus dipindahkan, jumlah karcis yang diberikan terkadang tidak sesuai dengan jumlah pengunjung bahkan ada yang tidak diberi sama sekali. Selain itu, warga juga meminta pemerintah memperjelas spot wisata, meminta usut tuntas dugaan indikasi korupsi dan penyalahgunaan jabatan, memperjelas izin wisata desa batu belerang serta transparansi pengelolaan retribusi.
Turut hadir dalam kunjungan tersebut, Anggota Komisi III DPRD Ambo Tuwo, Anggota Komisi I DPRD Sinjai Muhammad Wahyu sebagai penerima aspirasi, Camat Sinjai Borong Agus Salam dan Aliansi Solidaritas Borong Melawan, Pemerintah Desa dan petugas pengelola wisata. (*).
