GOWA, RAKYATSULSEL - Ujian Nasional tingkat SMP dan SMA di Kabupaten Gowa telah selesai. Beberapa masyarakat utamanya orang tua siswa banyak mengeluhkan program pendidikan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB), Selasa (12/7).
Keluhan masyarakat diterima langsung Komisi IV DPRD Gowa sehingga melakukan rapat Internal di Ruang Rapat AKD pada Senin (11/7) sore kemarin, bersama Kepala Dinas Pendidikan dan beberapa Kepala Sekolah (Kepsek).
Tapi sebelum itu, masyarakat atau orang tua siswa perlu mengetahui bahwa Program SKTB merupakan sebuah kebijakan yang ditempuh Pemkab Gowa yang menekankan pada pelayanan pendidikan berkualitas dan Komprehensif kepada peserta didik yang memposisikan peserta didik sebagai subjek dalam belajar sehingga mampu mengembangkan potensi dirinya secara maksimal.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa Taufik Mursad mengakui selama masa Pandemi Covid-19 kualitas pendidikan mengalami penurunan.
Kata dia, penurunan berdasarkan hasil kajian awal bersama pakar SKTB dan Imtak dari Kemendikbud.
"Jujur, bahkan seluruh di Indonesia kondisi Pandemi Covid-19 ini cukup membuat kita kerepotan didalam menjalankan sistem yang kita lakukan. Tapi, kami Dinas Pendidikan Gowa telah melakukan kajian awal.
Kata dia, Program sosialisasi SKTB Imtak sejak 2019, 2020 dan 2021 sulit untuk dilaksanakan lantaran adanya pembatasan.
Meski demikian, Dinas Pendidikan telah menyusun sistem baru menghadapi Pandemi berikutnya, salah satunya mengaktifkan kembali Sistem Deteksi Dini.
"Setiap guru wajib Deteksi Dini Siswanya, apakah pelajaran yang diberikan telah diserap," kata Kadis Pendidikan yang belum lama dilantik dihadapan para Dewan di Komisi IV DPRD Gowa.
"Kami sudah menyusun sistem baru dalam menghadapi pandemi berikutnya. Dan Kami sudah menyampaikan kepada seluruh Kepsek khususnya SD dan SMP untuk melakukan evaluasi apa yang menjadi selama pandemi ini," sambungnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Gowa Lukman Naba mengatakan rapat internal dengan mitra terkait keluhan orang tua siswa program SKTB nilai ujian anak yang tidak terisi.
Meski begitu, kata politisi asal Partai Demokrat tersebut menilai juga perlunya memaksimalkan Program SKTB.
"Selain rapat Internal terkait Keluhan orang tua murid ke Komisi IV, disini bagaimana memaksimalkan SKTB. Pak Kadis sudah jabarkan dengan pola Imtak dan SKTB ini perlu dikaji untuk mempersatukan untuk yang lebih baik," kata Lukman.
Lukman mengungkapkan setelah mendengar penjelasan Kadis Pendidikan dan Kepsek,
Program SKTB yang dijalankan Dinas Pendidikan, dinilainya sangat bagus.
"Pemahaman saya, SKTB ini anak-anak tidak ada tinggal kelas. Na disini ada kalau tidak memenuhi persyaratan yakni kehadiran 80% siswanya mesti tinggal kelas," ucapnya kepada rakyatsulsel.fajar.co.id. (Adk)
