Mendagri Warning Kada di Sulsel, Rem Rekrutmen Pegawai

  • Bagikan
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada kegiatan penanganan pemulihan ekonomi dan inflasi yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan (Rapim) Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumohardjo, Jumat (27/1/2023). Foto: ABU HAMZAH/RAKYATSULSEL.

MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepada pemerintah daerah di Provinsi Sulsel untuk menghantikan sementara rekrutmen pegawai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Menurut mantan Kapolri tersebut, rekrutmen yang terus menerus tersebut dapat membuat belanja pegawai lebih tinggi karena jumlah pegawai juga makin banyak.

"Kalau makin besar belanja pegawainya, maka otomatis, proporsi belanja untuk modal, itu langsung untuk rakyat itu, dan operasional lainnya itu akan tersedot ke belanja pegawai," ujarnya pada kegiatan penanganan pemulihan ekonomi dan inflasi yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan (Rapim) Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumohardjo, Jumat (27/1/2023).

"Masih banyak belanjanya untuk pegawai, dan operasional pegawainya juga. Working from home kemarin waktu pandemi Covid, working from officenya 25 persen 30 persen saja. Buktinya pemerintahan jalan terus, tidak ada masalah. Sehingga mungkin perlu dikaji kembali, kalau rekrutmen-rekrutmen ASN dan lain-lain tolong dipertimbangkan kembali," jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, sebagai tindak lanjut, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengungkapkan tak akan menambah rekrutmen pegawai Pemerintah Kota Makassar. Termasuk tenaga kontrak Pelayanan Publik Berintegritas (Laskar Pelangi).

Diketahui, jumlah pegawai di lingkup Pemerintah Kota Makassar saat ini tercatat sebanyak 22.800 orang, termasuk jumlah pegawai tenaga kontrak Laskar Pelangi sebanyak 12.890 orang.

Meski begitu, Danny sapaan akrabnya mengaku berdasarkan analisis aturan, jumlah kebutuhan pegawai Pemkot Makassar sebanyak 25.500 orang.

"Betul sekali, makanya saya tidak akan melewati 22.800 pegawai pemkot dari kebutuhan pemkot dari analisis aturan itu 25.500. Saya tidak akan tambah, dan memang selayaknya dikurangi agar belanja operasi kita tidak besar," ujarnya.

Ia membeberkan di belanja pegawai di Lingkup Pemkot Makassar sebesar Rp500 miliar. Maka dari itu, Danny mengatakan agar belanja pegawai tidak membengkak maka harus mengerem perekrutan pegawai.

"Laskar Pelangi, iya makanya harus ada angsur-angsur orang agar kita punya belanja hampir Rp500 miliar hanya untuk itu belanja pegawai," tutupnya. (abu-sasa/B)

  • Bagikan