Raih UHC Awards BPJS, Suhartina: Tidak Ada Lagi Masyarakat Maros yang Tidak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan

  • Bagikan
Wakil Bupati Maros, Suhartina Bohari saat menerima Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award BPJS Kesehatan tahun 2023 kepada Pemerintah Kabupaten Maros, di Balai Sudirman, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (14/3/2023).

MAROS, RAKYATSULSEL - Berkat peran aktif dan kerja nyata dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Kabupaten Maros berhasil meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award BPJS Kesehatan tahun 2023.

Penyerahan penghargaan tersebut berlangsung di Balai Sudirman, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (14/3/2023). Diserahkan kepada 334 penerima yang tersebar di 22 Provinsi.

Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin dalam sambutannya menyampaikan selamat kepada Pemerintah Daerah yang mendapatkan UHC Award BPJS Kesehatan tahun 2023.

"Penghargaan ini diberikan sebagai apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah mengintegrasikan jaminan kesehatan daerah ke dalam program JKN. Juga meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan kesehatan bagi masyarakat," jelasnya.

Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award BPJS Kesehatan tahun 2023 kepada Maros ini diterima langsung Wakil Bupati Maros, Suhartina Bohari.

"Alhamdulillah penghargaan kembali kita terima. Ini tentu berkat bantuan semua pihak, termasuk masyarakat Maros, Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan," ungkap Suhartina.

"Tidak boleh lagi ada masyarakat yang tidak mendapatkan fasilitas kesehatan hanya karena tidak mampu. Masyarakat sisa membawa KTP atau menunjukkan NIK maka bisa langsung mendapatkan pelayanan kesehatan," sambungnya.

Sementara itu, Kepala Kantor BPJS Kesehatan Maros, Zari Puspita Ayu menyebutkan, berdasarkan data BPJS Kesehatan, total masyarakat Maros yang telah terdaftar sebagai peserta JKN adalah 389.580 jiwa.

"Distribusi peserta JKN-KIS bersasarkan segmentasi yakni, Penerima Bantuan Iuran dana APBM (PBI APBM) 192.452 jiwa, Pemerintah Bantuan Iuran dana APBD(PBI APBD) 47.557 jiwa. Selanjutnya, Pekerja Pemerintah Upah (PPU) termasuk ASN, TNI, Polri dll 97.980 jiwa, Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) 43.949 jiwa dan Bukan Pekerja (BP) 5.463 jiwa," jelasnya. (Edy)

  • Bagikan