MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Langkah Presiden Joko Widodo 'menginisiasi' koalisi besar diprediksi akan mengubah peta politik dalam persiapan pencalonan presiden pada 2024. Partai Amanat Nasional siap menjadi motor penggerak. Ada upaya untuk menjegal kemenangan Anies Baswedan?
Rencana pembentukan Koalisi Kebangsaan ini muncul saat Partai Amanat Nasional (PAN) menggelar silaturahmi Ramadan bersama dengan seluruh parpol koalisi pemerintah minus PDI Perjuangan dan Partai NasDem, dua pekan lalu. Dalam acara itu turut hadir Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Ide koalisi besar ini akan menggabungkan dua koalisi yang sudah terbentuk yaitu Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dan Koalisi Indonesia Bersatu. Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya digawangi Gerindra dan PKB. Adapun, Koalisi Indonesia Bersatu diisi Partai Golkar, PAN, dan PPP.
Dari dua koalisi itu, masih belum ada deklarasi siapa calon presiden dan calon wakil presidennya. Gerindra dan PKB masih sama-sama ingin mengajukan ketua umumnya yaitu Prabowo dan Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden.
Adapun Golkar di KIB ingin mengajukan Airlangga Hartarto sebagai calon presiden. Sementara PAN dan PPP, belum punya figur yang ancang-ancang bakal diusung.
Pasca Silaturahmi Ramadan itu, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu dengan Partai Perindo hingga Partai Bulan Bintang. Pertemuan itu salah satunya bertujuan mengajak kedua partai membangun koalisi.
Terbaru, Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas juga menemui Prabowo di Kertanegara 4, Jakarta Selatan untuk membahas soal koalisi besar. Zulhas menyatakan PAN siap menjadi motor penggerak Koalisi Kebangsaan di bawah komando Presiden Jokowi.
“Saya berharap koalisi kebangsaan di bawah komando Pak Jokowi menjadi kenyataan dan PAN siap menjadi motor penggeraknya,” ujar Zulhas, pekan lalu.
Dia mengungkapkan, kedatangannya ke Kertanegara bersilaturahmi dengan Prabowo adalah untuk memperkuat komitmen kebangsaan. Dalam kunjungan tersebut, Zulhas hadir bersama Sekjen Edi Suparno, Wakil Ketua Umum Yandri Susanto, Wakil Ketua Umum Viva Yoga, Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Daulay, Ketua PUAN Intan Fauzi, dan Ketua DPW PAN DKI Jakarta Eko Patrio.
Sementara Prabowo, tampak didampingi Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budisatrio Djiwandono, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani
Lantas bagaimana respons pengurus partai di daerah?
Dewan Pimpinan Wilayah PAN Sulsel, merespon dengan baik koalisi besar yang digagas Presiden Jokowi. Sekretaris PAN Sulsel Andi Jamaluddin Jafar menyatakan, koalisi besar tersebut sebagai bagian untuk melawan Anies Rasyid Baswedan yang telah mendapatkan tiket dari koalisi NasDem, PKS, dan Demokrat.
Jamaluddin berharap hal itu tidak hanya sekadar menjadi wacana tapi bisa terwujud. Disinggung mengenai Koalisi Indonesia Bangkit (KIB) yang terdiri dari PAN, Golkar dan PPP, mantan anggota DPRD Sulsel ini melihat jika koalisi besar ini disiapkan untuk melawan Anies pada Pilpres mendatang. Apalagi saat ini belum ada calon dari KIB.
"Saya lihat belum ada calon presiden dan wakil presiden. Jadi koalisi besar ini sementara mencari siapa yang cocok jadi calon apakah nanti dari PAN, PPP dan Golkar sepakat. Tokoh elite pasti akan rutin melakukan pertemuan," imbuh dia.
Pengamat politik dari Universitas Hasanuddin (Unhas), Sukri Tamma mengatakan terbentuknya koalisi besar tersebut karena melihat "ancaman" besar dari Anies Baswedan yang sangat sulit dikalahkan di Pilpres nantinya. Dengan terbangunnmya koalisi besar, kata dia, akan mudah untuk mengalahkan Anies.
"Partai politik pasti akan mengoptimalkan untuk bisa menang," ujar Sukri.
Hanya saja, kata Sukri, belum ada figur yang akan pasti akan didorong dalam koalisi besar tersebut. Gerindra dipastikan tetap mengajukan Prabowo sebagai calon presiden. Adapun PDIP yang juga siap bergabung juga menyiapkan kader untuk menjadi 01.
"Yang jelas koalisi ini akan terbangun bila masing-masing partai menurunkan ego mereka dalam menentukan calon pasangan presiden dan wakil presiden," ujar dia.
Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga berpendapat ada yang ketakutan karena khawatir Anies Baswedan menang Pilpres. Jamiluddin Ritonga berpendapat partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) sedang ketakutan saat ini.
Wacana pembentukan koalisi besar atau koalisi kebangsaan muncul karena ada kekhawatiran Anies Baswedan menang pada Pilpres 2024 nanti. Ini lantaran dukungan terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta itu semakin tidak terbendung di masyarakat. Dan jika Anies Baswedan menang maka pembangunan yang dilaksanakan saat ini tidak akan dilanjutkan.
“Hal ini memang sudah sering mereka dengungkan. Hal itu menunjukkan, mereka ini terkesan tidak siap dikoreksi,” kata Jamiluddin,
“Padahal, semua tahu, persoalan sosial ekonomi politik itu, sangat dinamis. Karena itu, yang dinilai baik hari ini, belum tentu juga baik pada lima tahun mendatang,” katanya lagi.
Sikap tidak mau dikoreksi itu lantas membuat mereka merasa apa yang dilakukan saat ini sudah paling baik. Atas dasar itu, mereka ngotot agar pemimpin berikutnya bisa melanjutkan pekerjaan tersebut.
Tidak hanya itu, partai-partai yang tergabung dalam KIB dan KKIR, yaitu Golkar, PAN, PPP, Gerindra dan PKB, juga ketakutan jika saat memimpin nanti Anies mengorek perilaku menyimpang para pemimpin saat ini. Untuk mencegah hal itu, mereka berusaha saling melindungi.
“Cara yang paling aman tentunya dengan memenangkan Pilpres 2014. Untuk itu, KIB dan KKIR harus bersatu agar dapat mengalahkan KPP (Koalisi Perubahan untuk Persatuan) dengan Anies sebagai capresnya,” katanya.
Pengamat politik dari Profetik Institute Muh Asratillah, mengatakan komunikasi yang intens di antara partai-partai politik merupakan hal lumrah dan wajar dalam politik praktis. Menurut dia, hal tersebut dilakukan untuk mengetahui peluang-peluang kolaborasi politik yang bisa dibangun.
"Bila wacana koalisi besar itu terjadi, akan menjadi koalisi partai yang sangat gemuk. Secara elektoral memiliki peluang besar memenangkan Pilpres," ujar dia.
Menurut dia, koalisi besar menandakan beberapa hal. Pertama, ini adalah upaya soliditas partai-partai yang masuk dalam kategori pendukung Jokowi.
"Tentu saja jika koalisi Indonesia Raya dan KIB melakukan fusi, maka secara otomatis mengurangi peluang kompetisi di antara partai pendukung pemerintah," jelasnya.
Kedua, kata Asratillah, bila koalisi besar terwujud maka akan menjadi lawan tanding yang cukup berat bagi Koalisi Perubahan.
"Bahkan jika menghitung agregat perolehan suara dan kursi dari partai-partai yang berpotensi gabung dalam koalisi besar, jumlahnya jauh besar dibanding Koalisi Perubahan," tuturnya.
Ketiga, Asratillah juga membaca hal ini sebagai upaya partai-partai pendukung Jokowi untuk mengepung PDI-Perjuangan. Menurut dia, sangat sulit bagi PDI-Perjuangan memenangkan pertarungan pilpres jika tidak menggandeng partai lain. Koalisi besar jika terwujud akan punya nilai tawar besar di hadapan PDI-Perjuangan, dan sedikit banyaknya bisa memaksa PDI-Perjuangan mengikuti irama politik Partai-partai pendukung Jokowi bukan sebaliknya.
"Namun, kalau merujuk ke pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya, koalisi akan fiks di injury time. Sehingga situasi akan masih sangat cair. Kemungkinan-kemungkinan politik masih sangat terbuka," ujar dia. (Suryadi-Fahrullah-jpnn/B)
