Indeks Kerawanan Pemilu di Sulsel Aman, KPU: Tensi Politik Bisa Berubah-ubah

  • Bagikan
KPU Sulsel bersama Partai Politik peserta Pemilu 2024 menggelar Deklarasi Pemilu Damai, di Hotel Claro Makassar, Rabu (23/8/2023). (Foto: Fahrullah)

MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan tidak ingin menjadikan Indeks Kerawanan Pemilu yang telah dirilis Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI beberapa bulan lalu sebagai patokan, meski Sulsel sendiri termasuk salah satu daerah yang berpotensi rendah terjadinya konflik.

"Kalau Indeks Kerawanan Pemilu di Sulsel pada prinsipnya terendah kedua, artinya aman. Namun kami tidak ingin menjadikan itu sebagai patokan," kata ketua KPU Sulsel, Hasbullah di Hotel Claro di Makassar.

Dirinya menyebutkan jika tensi politik bisa berubah-ubah kapan saja, walau Bawaslu RI telah merilis indeks kerawanan tersebut.

"Tapi dinamika politik di Sulsel tidak bisa serta merta untuk memotret suhu politik 2024 nanti," bebernya.

Hasbullah juga menyebutkan KPU merupakan lembaga yang mendapatkan amanah penting untuk kemajuan Indonesia lima tahun kedepan. Namun minimnya penyelenggara pihaknya berharap seluruh stakeholder yang ada bisa mengambil bagian agar Pemilu 2024 nanti berjalan dengan damai tanpa ada gejolak.

"Pemilu tidak mungkin sendiri dilakukan oleh KPU sendiri, kami hanya penyelenggara, kita semua butuh terlihat, pemerintah, DPRD, provinsi yang memberikan dorongan anggaran," ujarnya.

Selain itu kata dia masyarakat juga harus turun andil mensukseskan Pemilu dengan peran Partai Politik (Parpol) yang mengajak mereka datang ke TPS.

"Partai politik, unsur masyarakat harus ikut terlihat mensukseskan pemilu," lanjutnya.

Hasbullah juga menyebutkan Bangsa Indonesia sejak kemerdekaan ini diperoleh tidak ada diskriminasi. Beda dengan negara-negara lain sudah ratusan tahun mereka namun baru diberikan hak pilih mereka khususnya perempuan.

"Bangsa kita hak pilih kita tidak ada diskriminasi. Semua suku, mau laki-laki atau perempuan langsung diberikan (hak memilih) ini kehebatan bangsa kita. Di negara maju di arus gerakan HAM baru memberikan hak pilih perempuan," tutupnya.

Sementara Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Sulsel,  Muhammad Rasyid  hanya mengajak kepada seluruh partai Politik untuk menjaga Pemilu ini berjalan damai. "Peserta Pemilu harus mengedepankan persaudaraan kita," katanya.

Dirinya juga menyebutkan jangan hanya perbedaan partai dan pilihan akan bercerai berai, padahal Pemilu kata Muhammad Rasyid untuk kepentingan masyarakat sendiri. "Jadi mari cerdaskan pemilih kita dengan melakukan politik santun," ujarnya.

Tak kalah penting yakni peserta Pemilu harus menjauhi jual beli jelang pemilu, karena politik uang pastinya mencederai demokrasi. Selanjutnya kata dia yakni politisasi SARA yang bisa menimbulkan kekacauan.

"Kita harus harus menolak semuanya di tahun 2024 nanti," tegasnya. (Fah/B)

  • Bagikan