Tak Cukup Kuota Perempuan, KPU Sulsel TMS Caleg di Tiga Dapil

  • Bagikan

MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulsel sudah mengumumkan Daftar Caleg Sementara (DCS) dari 18 partai peserta pemilu yang telah menyetor bacaleg DPRD Sulsel ke KPU.

Awal dari total 18 Parpol telah menyetor 1.507 DCS di Silon KPU Sulsel, tercatat masing-masing parpol menyetor 85 nama. Hanya saja memasuki tahapan verivikasi dan pencermatan sebagian gugur atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

"Rekapitulasi hasil akhir vermin percermatan DCS. Jumlah Caleg 1.394 orang, jumlah caleg Memenuhi Syarat (MS) hanya 1.145 orang, jumlah caleg tidak memenuhi sayarat (TMS) 249 orang," kata Kasubag Teknis penyelenggara KPU Sulsel, Muh Asri, Kamis (24/8/2023).

Menurutnya, meskipun parpol diberikan waktu memperbaiki dan melengkapi sambari menunggu tanggapan masyarakat soal DCS, namun, KPU tetap menganggap yang berstatus MS (memenuhi syarat) hanya 1.145 orang.

"Secara estimasi parpol melengkapi bacaleg masing-masing 85 orang. Tapi sekarang MS 1.145 orang," jelasnya.

Tak sampai disitu, Asri juga menegaskan dalam melakukan verifikasi dan pencermatan ditemukan ada parpol yang menyetor DCS tidak sesuai ketentuan yang berlaku.

Padahal anjuran KPU mewajibkan kuota 30 persen di tiap dapil. Bahkan KPU telah meminta pengurus partai politik (parpol) agar memperhatikan kuota 30 persen bagi keterwakilan perempuan saat mengajukan bakal calon legislatif (caleg) di tiap daerah pemilihan (dapil) masing-masing di Sulawesi Selatan.

Namun nyatanya ada parpol yang terkesan mengabaikan PKPU tersebut, sehingga DCS yang disetor digugurkan semua caleg di dapil tersebut karena alasan tidak memenuhi kuota perempuan.

"Ada 4 caleg yang MS (memenuhi syarat) namun dihapus karena tidak mencukupi 30 persen keterwakilan perempuan. Otomatis mempengaruhi di dapil tersebut, jadi ada 3 atau 4 dapil kami TMS kan bacaleg karena itu tadi," tegasnya.

Dikatakan, dicoret karena tidak mencukupi koata Perempuan 30 persen. Jadi satu dapil itu harus ada pemenuhan kuota perempuan 30 persen. Kalau kuota perempuan tidak cukup hanya satu laki-laki yang MS, lainnya dicoret. Kalau perempuan TMS mempengaruhi perempuan yang MS.

Sementara, Direktur Politician Academy, Bonggas Chandra, menilai peluang keterpilihan figur baru terbuka lebar pada Pileg 2024. Apalagi tren petahana terpilih kembali cukup rendah, jika berkaca pesta demokrasi sebelumnya.

Kondisi itu, kata dia, bisa dilihat di dua kali Pileg DPRD Sulsel terakhir. Di mana Pileg 2014 dari 85 petahana hanya 28 orang yang terpilih kembali atau cuma 32,9 persen saja.

"Kemudian Pileg 2019 meskipun presentasinya naik, tetapi angkanya masih kecil, yakni hanya 33 petahana kembali terpilih dari 85 orang," jelasnya.

Bonggas Chandra membeberkan data tersebut mengatakan persestase ini merupakan terkecil jika dibandingkan provinsi lain di Sulsel (diluar wilayah ini).

Dia menilai ini terjadi karena beberapa hal. Antaranya, ketidakmampuan petahana menjaga konstituennya. Serta, mereka tidak bisa menunaikan janji politiknya.

"Artinya petahana sebagai kandidat itu tidak terlalu kuat. Sehingga menjadi harapan besar bagi para penantang baru," ungkapnya.

Peluangnya lagi kata Bonggas, pada Pileg 2019, tingkat partisipasi pemilih di Sulsel di angka 78,1 persen. Artinya masih ada sekira 22 persen yang yang tidak menyalurkan hak pilihnya.

Sehingga ini juga peluang bagi penantang baru. Bagaimana caranya untuk menggaet para pemilih golput untuk datang ke TPS. Karena mungkin mereka tidak datang memilih karena mereka anti politik.

Menurutnya, analis diatas bukan merupakan gejala yang baru yang hanya terjadi Sulawesi Selatan. Hampir semua wilayah, itu terjadi hal kurang lebih sama, di mana kemungkinan petahana untuk duduk kembali di bawah 40 persen.

Padahal kalau kata dia, jika melihat petahana sebetulnya mereka ini orang-orang yang mempunyai keunggulan jauh lebih dibandingkan penantang baru, karena sudah punya basis massa, kedua mendapatkan gaji dan fasilitas negara.

Ketiga mereka mempunyai dana aspirasi dan program yang bisa diberikan ke konstituen dan sorotan media dan publik, sehingga tidak perlu cari cari lagi.

"Sejumlah keuntungan tersebut ternyata petahana tidak mampu mempertahankan posisinya," jelasnya lagi. (Suryadi/B)

  • Bagikan