Sosialisasi di UKI Paulus, Saiful Jihad: Kampus Harus Bisa jadi Ruang Uji Visi Misi Caleg dan Cakada

  • Bagikan
Komisioner Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad saat melakukan sosialisasi di Universitas Kristen Indonesia (UKI) Paulus Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar, Rabu (6/9/2023).

MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan terus memberikan edukasi kepada pemilih Pemula jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang dengan melakukan sosialisasi.

Kali ini Bawaslu Sulsel menyasar mahasiswa di kampus Universitas Kristen Indonesia (UKI) Paulus Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar, Rabu (6/9/2023).

Dalam sosialisasi tersebut Saiful Jihad mengungkapkan ada ruang bagi perguruan tinggi untuk melakukan "pengujian" visi dan misi dan program terhadap setiap calon yang akan berkontestasi pada pemilihan serentak tahun 2024 mendatang.

"Ada ruang bagi teman-teman kampus, perguruan tinggi untuk melakukan itu. Saya sudah lihat draft PKPUnya, itu yang dimaksud fasilitas pendidikan hanya untuk kampus, tidak sampai ke sekolah apalagi SD," kata Saiful Jihad.

Saiful mengatakan tentu ada banyak pihak yang ingin diskusi di kampus. Kampus tentu juga ingin mengundang calon untuk menggali keinginannya (visi-misi programnya) dengan lebih banyak perspektif.

"Calon-calon yang maju itu biarlah diuji di kampus, dipanggil masuk diskusi. Dengan begitu perspektifnya lebih terasah dan bagi calon sendiri tentu akan banyak mendapatkan masukan dari orang-orang kampus, ujarnya.

Saiful Jihad mengungkapkan pelaksanaannya tetap harus diawasi agar mengikuti keputusan perundang-undangan yang disepakati.

"Tentu syaratnya tidak menggunakan atribut sesuai keputusan MK. Memakai atribut saja tidak boleh, apalagi sampai mengajak orang untuk memilih dia," jelasnya.

Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Sulsel ini juga mengedukasi mahasiswa terkait praktik politik uang. Menurutnya, dampaknya praktek politik uang bagi proses pemilu sangat bersentuhan langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.

"Siapa yang paling terdampak dengan praktek politik uang? Pemimpin yang terpilih bisa jadi bukan yang terbaik, bisa jadi orang yang tidak berintegritas, tapi punya calon yang punya banyak uang. Dampaknya tentu ke kita, masyarakat, rakyat Indonesia, fasilitas dasar jalan dan lain sebagainya tentu yang rasakan kita semua," tutupnya. (Fahrullah/B)

  • Bagikan