MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, menegaskan bahwa privasi data pemilih masul dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) aman dari gangguan hacker.
Hal ini disampaikan Koordinator Divisi data dan Informasi, Romy Harminto, merespon pemberitaan yang viral di tingkat pusat terait adanya bocor data pemilih sehingga KPU RI berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
"Kami yakin data pribadi atau privasi pemilih di Sulsel aman," kata anggota KPU Sulsel, Koordinator Divisi data dan Informasi, Romy Harminto, Rabu (29/11/2023).
Mantan anggota KPU kota Makassar itu mengatakan bahwa terkait beredar informasi bocor data pemilih, perlu diantisipasi penyelenggara pemilu.
Karena faktanya, tidak demikian. Pihak KPU RI sudah melakukan komunikasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terkait kebocoran data pemilih. Tentu tujuanya sama-sama antisipasi menjaga rahasia data pribadi dari hacker maupun hal lainya.
"Semua data berada di KPU RI, KPU RI sudah komunikasi BSSN. Ini isu bocoran data seperti musiman. Kami yakini data masih aman, jadi data KPU tetap hati-hati agar tidak sembarang bocor," jelasnya.
Romy menambahkan, isu lagi vira soal bocor data pemilih jelang pemilu. Kasus mirip isu Bjorka menghebohkan publik tahun 2022 lalu. Nama itu berasal dari akun di sebuah dark web dan banyak data yang dibocorkan dari sana.
Tercatat Bjorka pernah mengklaim memiliki 26 juta history browsing pelanggan Indihome, 1,3 miliar data registrasi SIM Card, dan 105 juta data KPU
"Seperti kasus musiman, dulu Bjorka katanya melakukan hacker data warga. Tentu ini hanya untuk KPU hari-hati dalam menjaga keamanan by name by adress data pemilih," jelasnya.
Diketahui, ada pemberitaan Data KPU diduga mengalami kebocoran lagi. Sebanyak, 204 juta data pemilihan tetap (DPT) KPU dibobol dan dijual oleh peretas.
Sebagai informasi, kebocoran data itu viral di media sosial. Salah satu akun di media sosial X membeberkan dalam cuitannya, mengenai threat actor bernama Jimbo menjual data-data dari KPU.
Data itu memuat terkait informasi dari 252 juta orang. Diantaranya, meliputi NIK, NKK, nomor KTP, TPS, e-ktp, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Data-data itu juga termasuk dari Konsultat Jenderal Republik Indonesia, Kedutaan besar Republik Indonesia, dan Konsultat Republik Indonesia.
Kini KPU RI berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terkait kebocoran data pemilih. KPU mengungkap saat ini sedang proses penelusuran kebocoran tersebut.
"Sekarang lagi kita minta bantuan dari satgas cyber, sekarang yang bekerja BSSN, dia menaungi Mabes. Sudah kita koordinasikan, lagi di-crosscheck," kata kata Anggota KPU RI, Betty Epsilon Idroos.
Betty mengaku pihaknya telah mengetahui informasi kebocoran tersebut. Namun, Betty belum dapat memastikan jika data itu bersumber dari gudang data lembaga penyelenggara Pemilu atau bukan.
"Dicek dulu, seperti apa datanya, bagaimana bentuknya lagi dicek. Lagi ditelusuri," jelasnya. (Yadi/B)
