Bawaslu Sulsel Sebut Sejumlah Daerah Potensi PSU

  • Bagikan
Ilustrasi Pemungutan Suara Ulang

MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Selatan Saiful Jihad menyebutkan jika saat ini jajarannya sudah mulai melakukan pendataan Tempat Pemungutan Suara (TPS) berpotensi dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

“Di beberapa tempat ada indikasi akan terjadi PSU,” kata Saiful Jihad, Kamis (15/2/2024).

Namun kata Saiful ini ditunggu rapat pleno pengawas Kecamatan (Panwascam) atas laporan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS). “Teman Panwascam sementara merapikan dulu hasil pengawasan di TPS dan di beberapa titik sudah ada indikasi PSU,” ujarnya.

Namun Saiful Jihad tidak ingin menyebutkan daerah-daerah mana yang akan terjadi PSU. Tapi kata Saiful Jihad hampir semua di daerah kabupaten/kota ada TPS berpotensi PSU.

“Hampir semua daerah ada (potensi PSU). Jumlah pastinya dan titiknya belum bisa kami sampaikan karena saat ini sementara kami dalami dan rampungkan. Kami menunggu laporan Panwascam di TPS mana saja akan terjadi PSU,” tuturnya.

Adapun penyebabnya terjadi PSU kata Saiful Jihad, PTPS menemukan pemilih di luar Sulsel menggunakan KTP dan KPPS memberikan surat suara padahal seharusnya tidak bisa. Begitu juga ada pemilih melakukan pencoblosan lebih dari satu kali.

“Karena ada tidak terdaftar di DPT, DPTb, tiba-tiba memilih di TPS. Ada juga melakukan pencoblosan di dua TPS dan ini menjadi dasar untuk dilakukan PSU,” bebernya.

Saiful juga menyebutkan jika Pemilu 2024 ini sangat amburadul karena manajemen dan tata kelola logistik banyak masalah. “Seperti di Makassar Kotak suara baru tiba pukul 8 pagi dan seharusnya jam 7 pagi pemilu harus dimulai,” bebernya

Dirinya juga menyebutkan surat suara tertukar baik itu di Makassar, Gowa, Wajo maupun Pinrang hingga C hasil plano tidak ada. “Bukan hanya di Makassar saja, tapi pantauan kami di Palopo saat ini C hasil kurang. Ketika mau dihitung C hasil tidak ada, maka perhitungan tertunda,” jelasnya.

“Seperti di Makassar juga double ties kurang, jadi kotak suara saat pemilihan tidak diikat, jadi tata kelola kami anggap bermasalah,” tutupnya. (Fahrullah/B)

  • Bagikan