JAKARTA, RAKYATSULSEL — Antrean masyarakat miskin Indonesia demi mendapatkan beras murah menuai sorotan media asing.
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu menyatakan, bahwa dirinya saat ini di posisi dilema melihat kondisi rakyat.
“Saat ini, saya pada posisi bertanya apakah perlu sedih melihat penderitaan rakyat akibat kenaikan harga seperti ini serta berbagai beban hidup lain yang dihadapi rakyat,” kata Said Didu, dikutip dalam akun X, Rabu, (28/2/2024).
Pasalnya kata dia, faktanya rakyat memilih pemerintah yang kebijakannya merusak.
“Karena kesalahan kebijakan pemerintah karena faktanya rakyat suka dan memilih pemerintah yang bikin mereka susah,” tuturnya Jubir Timnas AMIN ini.
Sebelumnyaepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyatakan stok CPP dalam bentuk beras total ada 1,3 juta ton hingga tanggal 27 Februari 2024.
Sedangkan stok beras yang ada di PIBC masih di atas normal mencapai 34 ribu ton dan Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CPPD) yang ada di provinsi tercatat total 7,4 ribu ton.
Dikatakan, gabah naik karena kurangnya pasokan dan tingginya permintaan.
Jika saat produksi beras itu di bawah 2,5 juta ton sebulan, maka akan menimbulkan rebutan gabah di tingkat petani.
Sebelumnya, media yang berkantor pusat di London, Router menyoroti tersebut dalam Sprawling Queues for Subsidised Rice Highlight of Indonesia's Poor. (fjr/raksul)
