MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Partai NasDem terkesan tak percaya diri deklarasi pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan. Sebagai pemenang pemilu dan pemilik kursi terbanyak di parlemen, NasDem Sulsel satu-satunya partai yang telah mengantongi golden tiket dalam mengusung pasangan kandidat tanpa berkoalisi dengan partai lain. Nyatanya, NasDem hanya menyiapkan daftar nama untuk dipinang jadi kandidat wakil gubernur.
Ketua Partai NasDem Sulsel, Rusdi Masse menyatakan masih ingin mendengar saran dan masukan dari masyarakat sebelum menentukan sikap. Menurut dia, maju sebagai calon gubernur harus didasari dengan pemikiran matang karena akan menyangkut dengan kepentingan warga Sulsel.
“Ini bukan kepentingan NasDem sendiri, tapi kepentingan orang banyak. Saya berpikir NasDem harus mengambil satu keputusan dengan punya manfaat terhadap orang banyak. Tidak mutlak untuk Pilgub itu untuk saya sendiri,” kata Rusdi di Tower NasDem Sulsel, Senin malam (15/4/2024).
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI ini menyebutkan walau NasDem bisa mengusung kadidattanpa koalisi partai, namun dirinya tak ingin gegabah dan seenaknya dalam memutuskan sikap.
“Kami ingin mendengar seperti apa keinginan masyarakat. Kalau saya hanya mengikuti dengan nafsu, bisikan dari sekeliling saya, tidak ada gunanya saya berpolitik kurang lebih 20 tahun. Kami membutuhkan masukan seperti apa calon gubernur itu,” imbuh dia.
Mantan bupati Sidrap dua periode ini menyebutkan jika hampir semua bakal calon gubernur Sulsel yang akan bertarung ingin bersama NasDem. “Semua yang ingin maju sebagai calon gubernur pasti ingin bersama NasDem. Saya tidak mau salah mengambil keputusan,” sambung dia.
Rusdi menegaskan bila NasDem tidak mengusung kader mereka sebagai 01, maka pasti akan menyediakan kader sebagai 02. Saat ini, kata dia, sudah ada 10 orang dan itu sudah ada beberapa calon sudah siap meminang kader terbaik NasDem.
“Salah satu calon yang ingin bersama NasDem sudah menyebut nama salah satunya adalah Andi Rachmatika Dewi,” beber Rusdi.
Nama lain yang disiapkan yakni Fatmawati Rusdi, Ketua Bappilu NasDem Sulsel Rudianto Lallo, Sekretaris DPW NasDem Sulsel Syaharuddin Alrif, Ketua DPD NasDem yang juga Bupati Suardi Saleh, mantan Bupati Bantaeng Ilhamsyah Azikin, mantan Wali Kota Palopo Muhammad Judas Amir, mantan Bupati Luwu Basmin Mattayang, Aslam Patonangi dan Wakil Bupati Soppeng Lutfi Halide.
Sikap 'menggantung' dari Partai NasDem Sulsel memantik tantangan dari sejumlah kalangan. Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Profesor Firdaus Muhammad mengatakan Pilkada 2024 menjadi momentum paling bagus bagi NasDem untuk berkibar. Menurut dia, tidak ada garansi pada pemilu selanjutnya, NasDem Sulsel kembali akan menjadi juara.
“Ini kesempatan bagi NasDem untuk menyandingkan legislatif dan eksekutif,” kata Firdaus.
Menurut dia, NasDem jangan menjadi penumpang bagi partai lain atau dengan kata lain hanya fokus bekerja untuk orang. Firdaus mengatakan, Rusdi Masse harus merenungkan dalam menentukan figur untuk Pilgub Sulsel.
“Masak menang di Sulsel, menguasai kursi DPRD tapi tidak bisa menang di eksekutif," imbuh Firdaus.
Firdaus menyebutkan Sulsel ini memiliki banyak tokoh, tapi Rusdi yang memiliki peluang besar maju, karena NasDem bisa mengusung sendiri, sementara calon-calon lain harus mencari kendaraan untuk berkoalisi.
Firdaus menyebutkan jika kepemimpinan RMS sudah terasa saat menjadi bupati Sidrap dua periode. “Saya ini orang Wajo, ketika Rusdi menjadi bupati itu sangat terasa sampai di Wajo dan terasa juga setelah lagi tidak menjadi bupati,” imbuh dia.
Walau Rusdi kembali terpilih menjadi anggota DPR RI, kata Firdaus, banyak wakil-wakil rakyat yang memikirkan Indonesia, tapi khusus Sulsel sangat sedikit.
“Setelah masyarakat memberikan suara di Pileg, banyak harapan yang diinginkan masyarakat Sulsel. NasDem jangan memberikan kendaraan kepada orang lain. Pak Rusdi harus maju di Pilgub Sulsel," ujar dia.
Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Andi Luhur Prianto mengatakan NasDem tidak terlalu sulit untuk memenangkan Pilgub Sulsel karena begitu banyak kader mereka di setiap kabupaten/kota. Bahkan telah memenangkan Pilkada di 10 Kabupaten/kota.
“NasDem sekarang sebagai pemenang dan harus memimpin permainan,” kata Luhur.
Menurut dia, NasDem tidak usah terburu-buru menentukan usungan di Pilgub karena sudah bisa mengusung sendiri. “Partai-partai lain menunggu langkah NasDem. Coba seperti di Makassar siapa tokoh politik yang sudah mendeklarasikan diri sebagai calon wali kota. Tapi mereka menunggu NasDem (siapa usungan). Apa yang dilakukan oleh NasDem itu akan direspons partai lain," imbuh dia.
Luhur juga menyebutkan saat ini adalah momentum Rusdi untuk maju di Pilgub setelah NasDem menjadi pemenang.
“Jangan kehilangan momentum karena kemenangan itu tidak sering didapatkan. Tujuan politik itu untuk meraih kekuasaan, setelah meraih kekuasaan akan mempertahankan kekuasan, setelah itu akan menambah kekuasaan,” ujar Luhur.
Dinasti Politik di Sulsel
Pada Pilkada 2024, potensi menyuburkan dinasti politik di Sulawesi Selatan. Sejumlah politisi disebut-sebut akan mendorong kerabatnya untuk ikut berkontestasi.
Mereka di antaranya adalah Ketua Golkar Sulsel Taufan Pawe akan mendorong istrinya Erna Rasyid Taufan di Pilwali Parepare, menantu Zulham Arief di Pilkada Takalar. Pada pemilu lalu, anak Taufan Muhammad Ilhamsyah Taufan lebih dulu berhasil lolos di DPRD Kota Parepare.
Figur lain adalah Danny Pomanto yang akan bertarung di Pilgub Sulsel sekaligus mendorong istrinya Indira Jusuf Ismail di Pilwali Makassar. Menantu Danny, Udin Malik Saputra pada pemilu lalu juga lolos di DPRD Makassar.
Sementara itu, Menteri Andi Amran Sulaiman akan mendorong saudara-saudara untuk berpolitik praktis. Andi Sudirman Sulaiman diperkirakan akan kembali maju di Pilgub Sulsel. Saudaranya yang lain yakni Andi Asman Sulaiman akan didorong maju di Bone. Anak Amran Sulaiman yakni Andi Amar lebih dahulu terpilih sebagai legislator di DPR RI.
Dinasti politik juga berpotensi terjadi di lingkaran keluarga Nurdin Halid. Anak menantinya Andi Seto Gadhista Asapa disiapkan untuk Pilwali Makassar, anak Nurdin Halid, Andi Nurhaldin disiapkan di Pilwali Parepare. Adik Nurdin yakni Abdul Waris juga terpilih di DPD RI.
Direktur Profetik Institute, Muhammad Asratillah memberikan analisa. Menurut dia, dalam beberapa literatur, istilah dinasti politik juga seringkali disebut dengan "familiisme politics", yakni praktik politik di mana para elit politik berupaya agar kerabat terdekatnya bisa terlibat dan berperan dalam lapangan politik.
Biasanya praktik ini dimulai dari elit yang memiliki sumber daya politik besar di sebuah daerah, lalu berupaya mengajak atau menarik kerabat atau orang terdekat untuk ikut dalam kandidasi politik.
"Lalu mengintervensi para pemilih dan stakeholder agar kerabat yg bersangkutan bisa duduk dalam jabatan politik tertentu," tuturnya.
Menurutnya, dinasti politik merupakan konsekuensi dari masih suburnya budaya politik patron-klien time. Artinya sumber daya kekuasaan hanya akan beredar di kalangan yang sangat terbatas.
"Kalau bisa hanya beredar di kalangan keluarga sendiri. Sehingga figur yang tdk berasal dari lingkaran elit politik atau bisnis akan sulit untuk kecipratan sumber daya kekuasaan," jelasnya.
Dia menilai, jika dinasti politik masih mempertimbangkan kapasitas, maka mungkin akan masih bisa memberikan maslahat bagi publik. Yang menjadi problem jika keluarga yang endorse sama sekali tidak memiliki kapasitas politik.
Sehingga, lanjut dia, minim akan pengalaman berorganisasi, dan gagap dalam berkomunikasi. Suburnya dinasti politik juga bisa dilihat dari beluk kuatnya partai politik secara kelembagaan.
"Sehingga loyalitas politik tidak terjangkau pada parpol dengan keunikan ideologi masing-masing, tetapi loyalitas politik terjangkar pada figur-figur yang dianggap berpengaruh (baik secara politik, sosial maupun ekonomi)," terangnya.
Bagi dia, familiisme atau dinasti politik berpotensi mencederai demokrasi kita. Merekrut satu atau dua anggota keluarga yang kapabel mungkin tidak jadi soal.
"Tetapi memaksakan keluarga hanya karena ingin mengkapling sumber daya negara ke depannya, tentu akan membuat sakit demokrasi kita," tutupnya.
Adapun, pengamat politik dari Universitas Hasanuddin (Unhas), Rizal Fauzi mengatakan, pada prinsipnya publik melihat bahwa dalam politik itu ada dua yang harus terjadi. "Pertama, tentunya adalah keinginan politik, kedua adalah soal modal politik," ujar dia.
Menurut dia, banyak orang aktif yang ingin bertarung di Pilkada tapi tidak punya modal politik. Makanya realitas politik hari ini menunjukkan bahwa cost politik semakin meningkat dan tentu modal sosial jaringan dan seterusnya semakin tinggi.
"Maka instrumen paling tinggi dan paling dekat memiliki itu adalah instrumen keluarga politik dan pengusaha," kata Rizal.
Menurut dia, menjadikan keluarga politisi cenderung menikmati kekuasaan sehingga ingin terus mempertahankan kekuasaan dan mereka punya modal politik. "Itulah yang membuat mereka tertarik dalam pesta politik itu sendiri," ucap dia.
Dengan demikian kata dia, bisa saja orang punya sumber daya ingin meningkatkan kekuasaan supaya menguasai sumber daya ekonominya dengan ditunjang politiknya.
"Kalau dia hanya menguasai ekonomi mereka bisa saja dimanfaatkan, diganggu usahanya lewat kebijakan itu semua," kata Rizal.
PDIP Buka Pendaftaran
Sementara itu, DPC PDI Perjuangan Kota Makassar mulai hari ini 17 April 2024 akan membuka pendaftaran calon wali kota dan wakil wali kota Makassar 2024. Ketua Tim Penjaringan Pilkada DPC PDIP Kota Makassar Raisuljaiz mengatakan pihaknya, membuka pendaftaran penjaringan Pilkada secara terbuka baik internal maupun eksternal.
Raisuljaiz yang juga Kepala BP Pemilu PDI Perjuangan Kota Makassar mengatakan bahwa pendaftaran sekaligus penjaringan bakal calon kepala daerah berdasarkan Instruksi DPP dan DPD partai.
"PDI Perjuangan memberi ruang kepada masyarakat, baik itu kader partai maupun non kader yang memiliki kapasitas dan kapabilitas, untuk mendaftarkan diri sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar," tuturnya.
Dia menjelaskan, setiap bakal calon yang hendak mendaftar diri ke PDI Perjuangan bisa datang secara langsung maupun diwakilkan.
Bagi bakal calon yang diwakilkan wajib menyertakan surat mandat dari bakal calon yang bersangkutan untuk disampaikan ke partai.
"Sementara pada saat pengembalian formulir, calon yang bersangkutan harus menyerahkan secara langsung dan tidak bisa diwakili," imbuh dia.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Makassar menyiapkan lima kader maju di Pilwali Makassar 2024. Dua nama dari lima kader adalah pengurus dari DPD PDIP Sulsel, yakni Rudy Pieter Goni (RPG) dan Risfayanti Muin.
Lalu, tiga lainnya adalah pengurus DPC PDIP Makassar yaitu Andi Suhada Sappaile, sekretaris Mesakh Raymond Rantepadang dan dr Fadli Ananda.
Raisuljaiz mengatakan, untuk mengusung calon kepala daerah, mereka memerlukan 10 kursi di parlemen Makassar. "Maka kami siap berkoalisi dengan partai-partai yang punya kesamaan visi misi untuk menata Kota Makassar jauh lebih baik," ujar dia. (fahrullah-suryadi/C)
