MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Pasangan Danny Pomanto-Azhar Arsyad dan Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan di hari terakhir waktu pendaftaran. Keduanya menjadikan hari Kamis sebagai waktu yang baik untuk memulai tahapan kontestasi.
Selain mendaftar, kedua pasangan yang akan head to head ini juga sekaligus melakukan deklarasi pencalonan. DIA memilih deklarasi di kawasan Centre Point of Indonesia (CPI), adapun ASS-Fatma deklarasi di hotel berbintang.
Danny Pomanto-Azhar Arsyad akan melakukan pendaftaran lebih dahulu ke KPU Sulsel pada Kamis sore, hari ini. Selepas mendaftar, pasangan yang punya akronim DIA ini akan bergerak menuju kawasan Plaza MNEK Center Poin of Indonesia (CPI).
Deklarasi Danny-Azhar akan berbarengan dengan deklarasi pasangan Indira Yusuf Ismail-Ilham Ari Fauzi yang akan maju di Pilwali Makassar. Penyelenggara menyiapkan jamuan makan malam gratis sekaligus pesta rakyat.
Danny mengatakan, pihaknya menyiapkan ratusan gerobak untuk menjamu masyarakat yang hadir dalam deklarasi tersebut. Penyelenggara juga menyiapkan jagung sebanyak 20-25 ribu di lokasi deklarasi.
"Ini bagian dari uji coba soliditas tim dan relawan kami. Ada 20 ribu sampai 25 ribu, jadi seperti pesta rakyat setelah deklarasi,” ucap Danny.
Danny-Azhar akan mendaftar di KPU Sulsel setelah mendapat sokongan 22 kursi dari PKB (8 kursi), PPP (8 kursi), dan PDIP (6 kursi). Mereka rencananya akan bergerak ke KPU dengan diantar ribuan simpatisan.
"Massa akan dibagi karena mengingat banyaknya jumlah yang ingin bergabung," imbuh Danny.
Rencananya, Danny-Azhar akan menggunakan becak ke KPU Sulsel. Menurut Danny, alasan memilih becak karena dinilai sebagai simbol kedekatan dengan rakyat.
"Kami, kan, rakyat, anak lorong. Kendaraan rakyat bukan helikopter tapi becak," imbuh Danny.
Adapun juru bicara Indira-Ilham, Sofyan Setiawan, mengatakan pendaftaran di Pilwali Makassar akan dilaksanakan juga sore hari setelah Danny-Azhar mendaftar di KPU Sulsel.
"Danny-Azhar mendaftar di KPU jam 15.30 sedangkan Indira-Ilham 16.30 Wita. Insyaallah semua berjalan lancar dilanjutkan dengan salat Magrib di Masjid 99 Kubah. Pada malam hari momen deklarasi akan dilaksanakan oleh kedua pasangan calon," ujar Sofyan.
Sementara itu, Sudirman-Fatma akan melakukan deklarasi di Hotel Claro Makassar pada pukul 08.30 Wita. Dari hotel berbintang itu, pasangan ini akan melanjutkan pendaftaran ke KPU Sulsel.
"Insyaallah, acara pagi. Kami harap semua tertib dan lancar sehingga tidak ada pengerahan massa," ujar Fatmawati.
Kandidat yang hampir memborong semua partai itu mengantongi 9 parpol dengan total 63 kursi. Partai-partai pengusung tersebut adalah Golkar (14 kursi), Gerindra (13 kursi), Demokrat (7 kursi), PAN (4 kursi), Hanura (1 kursi), PSI, NasDem (17 kursi), PKS (7 kursi) dan Partai Gelora.
Juru bicara Sudirman-Fatma, Muhammad Ramli Rahim menyampaikan tidak bisa memprediksi estimasi massa yang akan hadir. Menurut dia, Sudirman-Fatma sudah meminta agar tidak boleh ada mobilisasi massa di acara deklarasi maupun pendaftaran.
"Jadi kami belum bisa prediksi massa hadir. Ini tentu untuk menjaga kondisi jalannya deklarasi serta menuju pendaftaran," kata Ramli.
Dia mengungkap deklarasi dan pendaftaran ke KPU yang dikemas secara sederhana atas inisiatif Sudirman. Bahkan, kata dia, Sudirman merasa tak perlu deklarasi secara seremonial. Ramli menyebut tidak ada pengerahan massa saat deklarasi dan pendaftaran di KPU.
"Deklarasi digelar secara sederhana bersama dengan tim pemenangan, serta partai pengusung secara terbatas," ujar Ramli.
Menurut Ramli, deklarasi maupun pendaftaran paling banyak akan dihadiri seribu orang lebih terdiri dari kader partai, tim keluarga, dan tim pemenangan. Setiap partai memang sudah dibatasi menghadirkan massa.
"Semuanya tetap terbatas. Kami pastikan tidak ada pengerahan massa," ujar dia.
Adapunb Ketua KPU Sulsel Hasbullah mengatakan, pihak yang boleh mendampingi kandidat saat mendaftar hanya pimpinan partai politik dan tim inti. Hanya itu yang diperbolehkan masuk ke dalam ruangan.
"Maka yang masuk cuma pimpinan partai dan kandidat. Kalaupun ada yang lain, mungkin cuma tim inti saja,” ujar Hasbullah.
Berkaitan dengan pimpinan parpol yang dimaksud, merupakan salah satu antara ketua, sekretaris, atau bendahara. Jika pimpinan partai tidak bisa hadir, maka bisa dikonfirmasi melalui sambungan panggilan video.
"Kalau bukan ketua, sekretaris atau bendahara boleh. Tetapi kalau tidak satu pun yang bisa hadir, bisa dikonfirmasi lewat video call, untuk memastikan dukungan partainya sudah benar,” imbuh dia.
Bawaslu Pantau ASN
Badan Pengawas Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) melakukan pengawas ketat agar proses pendaftaran hingga pelaksaan pilkada serentak tidak ada oknum aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat. Ketua Bawaslu Makassar, Dede Arwinsyah mengatakan dalam proses pemilihan umum telah resmi dimulai sehingga pentingnya identifikasi dini para ASN agar tidak terlibat politik praktis.
"Kami ingin memastikan bahwa semua ASN yang terlibat mematuhi aturan dan tidak ada pelanggaran yang terjadi,” kata Dede.
Bawaslu Makassar membagi fokusnya menjadi dua area utama, administrasi pasangan calon dan pemantauan pihak-pihak yang tidak diperbolehkan untuk ikut terlibat.
“Tugas kami tidak hanya terbatas pada administrasi pasangan calon, tetapi juga mengawasi kehadiran pihak-pihak tertentu yang seharusnya tidak terlibat dalam proses pemilihan,” beber dia.
Pengawasan yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) juga mencakup kegiatan di seluruh kecamatan di Makassar.
“Aktivitas ini tidak hanya berlaku di satu kecamatan saja. Kami mengarahkan fokus kami pada pengawasan di masing-masing daerah untuk memastikan bahwa semua proses pemilihan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku,” sambung dia.
Dede mengingatkan kepada semua pihak untuk selalu mematuhi peraturan dan menjaga integritas selama proses pemilihan.
“Kami akan terus memantau dan mengambil tindakan tegas jika ditemukan pelanggaran. Kami berharap semua pihak dapat bekerja sama untuk suksesnya pemilihan ini,” ucap Dede
Komisioner Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad mengatakan pihaknya meminta kepada Bawaslu kabupaten/kota agar memantau pergerakan para calon, jangan sampai ada ASN yang hadir saat pendaftaran.
“Kami sudah sampaikan ke semua jajaran Bawaslu kabupaten/kota agar melakukan pengawasan,” kata dia.
Namun, sambung Saiful, saat ini ASN yang terlibat politik belum sampai ke pidana, karena KPU belum melakukan penetapan pasangan.
“Tapi untuk saat ini baru etik ASN, karena saat ini baru calon, tapi jika ada yang melanggar pasti kami tetap proses dan itu sudah ada beberapa kami teruskan ke KANS untuk diberikan sanksi etik,” imbuh dia.
Saiful menyebutkan jika Sulsel ini salah satu provinsi yang dugaan pelanggaran netralitas ASN tinggi, tapi untuk jumlahnya belum bisa sampaikan, namun tertinggi itu ada di Kabupaten Pinrang.
“Kami amati netralitas ASN memang lebih tinggi saat Pilkada ketimbang Pemilu, karena Pilkada bersentuhan langsung ke ASN, apalagi kalau ada petahana,” kata dia.
TNI-Polri Siaga
Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan dan Kodam XIV Hasanuddin solid mengamankan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024. Baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Kedua institusi ini sama-sama mengerahkan ribuan personelnya mengamankan Pilkada serentak 2024.
Hal tersebut diungkapkan pada acara Cooling System dalam rangka Deklarasi Pilkada Damai Tiga Pilar Lurah/Kades, Babinsa dan Bhabinkamtibmas di Lapangan Karebosi, Rabu (28/8/2024).
"Tugas pokoknya masing-masing kan jelas, tugas pokok Polri apa, tugas pokok TNI, kemudian juga tugas pokok Pemerintahan jelas. Tinggal bergandengan tangan, bersama-sama dan bersinergi (kawal Pilkada)," kata Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Andi Rian R. Djajadi.
Pada Pilkada serentak 2024 juga disebut, selain melakukan pengamanan, Polri, TNI, dan Pemerintah sama-sama netral. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 34 tahun 2004 pasal 39 dan UU Nomor 28 tahun 2008 ayat 1 dan 2 yang menyatakan TNI-POLRI tidak boleh berpolitik praktis. Termasuk dalam UU Nomor 20 tahun 2023, mengenai netralitas ASN.
Andi Rian mengajak seluruh masyarakat Sulawesi Selatan tetap menjaga situasi aman dan damai. Menurutnya, perbedaan pilihan dalam politik adalah suatu hal yang wajar sebagai negara demokrasi namun tidak untuk memecah persatuan dan kerukunan.
"Mari pilih pemimpin dengan situasi yang nyaman, senang, tidak boleh ada konflik walaupun kita yakin pasti ada perbedaan pilihan, tetapi jangan itu menjadi kita terpecah belah kita tetap jaga harmonisasi diantara kita sesama warga Sulawesi Selatan," ujar Rian.
Mengenai Indeks Kerawanan Pemilihan (IKP) 2024 berdasarkan data Bawaslu RI, Sulawesi Selatan juga termasuk dalam lima provinsi di Indonesia yang dalam kategori kerawanan tinggi di Pilkada 2024. Andi Rian mengatakan pihaknya telah mendapatkan informasi tersebut, namu di Sulawesi Selatan tidak semua wilayahnya masuk kategori rawan.
Adapun lima provinsi yang masuk kategori rawan tinggi itu, menurut Bawaslu RI diukur dari sejumlah dimensi dan indikator. Mulai dari kerawanan di tahap pencalonan, kampanye hingga pungut hitung.
"Saya sudah dapat data itu dan Sulsel masuk ranking lima. Tetapi di situ juga ada beberapa kelas, mana yang tinggi sedang dan rendah," beber Rian.
Kata dia, dari posisi kelima itu ada kategorinya, dari yang sangat rawan sampai yang sedang. Tidak semua wilayah di Sulawesi Selatan disebut masuk rawan pemilihan. Salah satu yang masuk wilayah rawan Konflik Pilkada kata dia yakni Kabupaten Pinrang.
"Tidak semua wilayah di Sulsel rawan konflik Pilkada, hanya sebagian saja. Pinrang itu masuk wilayah kelas menengah. Ada beberapa kabupaten yang diprediksi sama, kalau tidak salah ada enam sampai tujuh kabupaten," ucap dia.
Untuk kerawanan keseluruhan di Sulsel, kata Rian, ada beberapa tipe, mulai dari geografis, kemudian historis dan jumlah calon yang bertarung.
"Ini perlu kita pertimbangkan. Tentu sekali lagi kita perlu memikirkan itu dan saya harapkan dari masyarakat, mari sama-sama menjaga situasi ini tetap aman dan damai," ujar Rian.
Andi Djajadi menyebut operasi ini dilaksanakan selama 138 hari. Mulai dari 1 Agustus sampai dengan 16 Desember 2024.
"Total personel yang dikerahkan untuk mengamankan jalannya Pilkada 2024 di Sulsel sebanyak 12.145 personel," kata Rian.
Selain itu, lanjut Rian, Polda Sulsel juga telah membentuk pola pengamanan sistem rayonisasi bagi personel Sat Brimob.
"Rayonisasi terbagi dalam 4 rayon, yaitu Rayon Makassar, Rayon Parepare, Rayon Bone, dan Rayon Palopo," ujar dia.
Tidak hanya itu, Rian mengaku juga telah menyiagakan ratusan personel berkualifikasi khusus dari satuan Brimob. Pasukan Brimob yang disiagakan itu, mempunyai mobilitas tinggi yang dapat dikerahkan kapan dan di mana pun.
"Polda Sulsel juga menyiapkan 175 personel brimob sebagai power on hand kapolda yang siap dimobilisasi kapanpun dan dimanapun ke seluruh wilayah Sulawesi Selatan," beber Rian.
Personel itu, kata dia, sebagai dukungan terhadap pengamanan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Lebih lanjut dijelaskan, Polda Sulsel juga telah menggelar kegiatan rutin yang ditingkatkan. Seperti, cooling system untuk mengantisipasi setiap potensi pelanggaran ham dan gangguan kamtibmas menjelang pelaksanaan tahapan inti pilkada.
"Dalam menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif, lakukan mapping potensi konflik sosial secara detail dan selesaikan potensi konflik tersebut hingga ke akar masalahnya," imbuh dia.
Sedangkan, Pangdam XIV Hasanuddin, Mayor Jenderal Bobby Rinal Makmun mengatakan pihaknya juga ikut menerjunkan 3.100 personel untuk membantu Polri mengamankan Pilkada serentak di Sulsel. Ribuan pasukan tersebut hanya diperbantukan.
"Kodam XIV Hasanuddin siap mendukung upaya menjaga keamanan Pilkada di Sulsel. Kita laporkan ke gubernur, kami menyiapkan 3.100 personel membantu Polri," ujar Bobby.
Bobby menegaskan di Pilkada Serentak 2024, TNI netral. Dia mengaku akan memberikan sanksi yang tegas bagi anggotanya yang terlibat politik. Dia juga berharap tiga pilar di Sulsel bersinergi untuk mensukseskan Pilkada serentak 2024.
"Saya tegaskan posisi TNI netral untuk mengawal Pilkada 2024. Saya melihat penting tiga pilar ini. Saya yakin tiga pilar ini dapat bersinergi dapat menyejukkan suasana," imbuh dia.
"Saya mengajak kita semua untuk memahami tugas pokok kita. Harapannya tahapan Pilkada berjalan dengan damai.dan lancar," sambung Bobby. (suryadi-fahrullah-isak pasa'buan/C)
