“Selama ini retribusi IMB dihilangkan, namun itu hanya perubahan nama menjadi PBG sehingga untuk memberlakukan itu perlu adanya Perda PBG untuk meminimalisir potensi hilangnya PAD kita,” jelasnya.
Olehnya ia berharap Ranperda ini dapat segera diproses sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang ada agar Pemerintah Kabupaten Gowa mampu mengoptimalkan PAD dan dapat menjaga kesinambungan penyediaan layanan persetujuan bangunan gedung kepada masyarakat.
Pada penyerahan Ranperda ini Bupati Gowa turut didampingi Wakil Bupati Gowa, H Abd Rauf Malaganni, Pj Sekda Gowa, Kamsina serta Para Pimpinan SKPD Lingkup Pemkab Gowa. (*)
