“Mulai dari pendaftaran, verifikasi administrasi, verifikasi administrasi perbaikan, verifikasi faktual, verifikasi faktual perbaikan, hingga penetapan, dan pengundian nomer urut parpol,” kata Gunawan, Rabu (3/8).
Lanjut Gunawan bahwa, dari alur itu, hanya beberapa potensi verifikasi administrasi, dan verifikasi faktual yang menjadi wewenang kerja KPU kabupaten/kota. Selebihnya menjadi wewenang KPU RI.
“Pendaftaran dan verifikasi administrasi wewenang KPU RI. Hanya saja, jika ada case mengenai kegandaan keanggotaan dan potensi tidak memenuhi syarat, barulah kabupaten kota ikut mekakukan pengecekan di Sipol. Khusus untuk verifikasi faktual, menjadi wewenang KPU provinsi dan kabupaten kota,” terangnya.
Ia menambahkan, alat melakukan verifikasi faktual, KPU kota Makassar melakukan pengecekan terhadap tiga hal. Mulai dari kepengurusan parpol, kantor partai, dan juga keanggotaan. Untuk di Makassar sendiri, partai politik (parpol) memasukkan data keanggotaan sekurang-kurangnya 1000 orang.
Dia menambahkan, KPU Makassar menyiapkan helpdesk atau layanan informasi terkait pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik.
"Layanan ini dimaksudkan agar calon partai politik di tingkat kabupaten kota yang ingin berkonsultasi atau menanyakan hal-hal yang terkait verifikasi parpol, boleh datang langsung ke kantor KPU Makassar," ungkap Gunawan.
Meskipun tahapan pendaftaran dan verifikasi administrasi di KPU RI, namun parpol memungkinkan untuk berkonsultasi terkait potensi kegandaan keanggotaaan atau hal-hal yang terkait verifikasi faktual yang akan dilakukan KPU Makassar.
"Layanan informasi KPU Makassar ini bukan hanya melalui konsultasi langsung, tapi juga melayani konsultasi daring, lewat telepon atau zoom meeting. Layanan informasi ini dibuka setiap hari kerja pukul 08.00 pagi hingga 16.00 wita," jelasnya.
Ketua KPU Makassar, Faridl Wajdi menjelaskan, sosialisasi merupakan bagian awal untuk memastikan proses konsolidasi PKPU di tingkat kota bisa terlaksana dengan baik.
"Kita undang semua partai politik yang sudah ambil sipol. Lalu kita berdiskusi terkait dengan teknikal dan prosedur verifikasi administrasi dan faktual," ujarnya saat ditemui.
