Menurut Endang, penandatanganan fakta integritas itu soal komitmen untuk berdiri diatas penyelenggara. Jadi ketika mereka sudah dilantik dan sudah diambil sumpah, maka semua tugas kewenangan dan kode etik melekat dalam diri mereka.
"Dan itu harus terinternalisasi kedalam diri, kedalam kerja-kerja mereka, kedalam keseharian mereka, selama 15 bulan menjadi penyelenggara pemilu 2024," tegasnya.
Sedangkan, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar, Farid Wajdi mengatakan sangat yakin dan percaya 75 orang yang ada di sini ada orang terbaik.
Menunutnya, tahapan pemilu sudah berangkat sejak Juni tahun 2022 lalu. Dikatakan, sudah banyak tahapan Pemilu akan menyesuaikan diri untuk tahapan Pemilu yang berkesinambungan.
"Tugas kali kita semua dalam memastikan tahapan Pemilu secara terukur termasuk didalamnya adalah mematikan setiap langkah dan tepat mengelola di setiap tahapan pada lingkungan kerja masing-masing," tuturnya.
Dia berharap 75 PKK bekerja secara baik. Menjalankan tugas sesuai sesuai tugas pokok PPK. Dengan begitu, kata dia. Penandatangann pakta integritas adalah hal mutlak yang perlu dijaga.
Dia berharap petugas ad hoc tidak melakukan hal bodoh yang mencederai diri sendiri, kehormatan penyelenggara Pemilu, lingkungan kerja dan sumpah yang diucapkan.
"Pada akhirnya kita semua adalah orang-orang yang bikin banyak tadi janji dan pada akhirnya integritas yang teman-teman bacakan di pakta integritas adalah soal pembuktian kata-kata pada akhirnya waktu akan menguji kita kita adalah manusia pada kelompok yang mana," jelasnya.
"Kita bagian dari pakar dibidang janji tapi tidak semua dari kita mungkin spesialis dalam janji saya percaya proses yang terukur dari tahapan pendaftaran penyelenggara mulai ketika sampai dengan hari ini semua prosesnya," sambung dia.
