MAKASSAR, RAKYATSULSEL – Orang tua penyandang disabilitas yang menjadi korban pemutusan kerjasama BPJS Kesehatan Makassar dengan Klinik Cerebellium, tempat anak disabilitas selama ini mendapatkan terapi, menerobos barisan Pengamanan Presiden (Paspampres) saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Pasar Terong, Jalan Bawakaraeng, Makassar, Rabu (29/3/2023) lalu.
Dhila Hakim, salah satu orang tua anak disabilitas, dengan menggendong anaknya berusia 3 tahun, berhasil menerobos Paspampres dan menyerahkan langsung surat pengaduan kepada Presiden Jokowi .
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi E DPRD Sulsel Rahman Pina mengatakan, pihaknya sangat menyesalkan sikap BPJS Kesehatan yang tidak peka dengan kondisi penyandang disabilitas di Makassar.
"Padahal persoalan ini sudah pernah dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Sulsel. Padahal Kami di DPRD sudah RDP dan mengundang pihak BPJS Makassar dan Sulsel, klinik Cerebellum, dan orangtua penyandang disabilitas, dua bulan lalu," kata Rahman Pina, Senin (3/4/2023).
Politisi Golkar itu mengaskan, pada RDP saat itu. Selaku DPRD Sulsel telah meminta pihak BPJS untuk mengaktifkan kerjasama dengan klinik yang memang fokus menangani pasien dengan kebutuhan terbatas itu.
"Kan waktu RDP kami berikan solusi. Kami sudah minta BPJS agar mengaktifkan kembali kerjasama dengan klinik," jelasnya.
Dalam rapat itu, pihak klinik Cirebellum juga sudah menyampaikan kesiapannya untuk melakukan pembenahan pembenahan jika ada yang dianggap perlu.
Oleh sebab itu, DPRD mendesak BPJS untuk menjalankan kesepakatan dalam dua minggu setelah rapat. Tapi rupanya dalam dua bulan ini, pihak BPJS lamban menjalankan hasil RDP itu.
"Kami sangat menyayangkan sikap yang diperlihatkan Kepala BPJS Makassar yang seakan- akan tutup mata dengan kondisi pasien," sesal Rahman Pina.
Dalam waktu dekat, Rahman Pina mengaku, pihaknya akan menemui langsung Menteri Kesehatan dan Dirut BPJS untuk melakukan evaluasi atas kinerja Kepala BPJS Makassar yang seakan akan tidak peka dengan kesulitan yang dialami para penyandang disabilitas.
"Segerah kami akan panggil lagi pihak BPJS untuk memberikan keterangan soal masalah ini," terangnya. (Suryadi/B)
