MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel telah menyepakati tiga nama untuk diusung menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel.
Diketahui, 3 nama yang telah disepakati oleh Pimpinan DPRD dan anggota fraksi yakni Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Depdagri, Dr Drs Bachtiar MSi, Laksamana TNI AL Abdul Rivai (Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman Menko Polhukam), Staf ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang hukum, Prof. Dr. H. Aswanto, SH, MH.
Pertanyaan publik mulai bermunculan, siapa diantara ketiga nama itu yang bakal memimpin Sulsel beberapa bulan kedepan? Apalagi para calon Pj Gubernur yang diusulkan tentu didasarkan pada kualitas dan itu bisa menjadi peluang terpilihnya, apalagi itu bertepatan pada tahun politik, dimana tensi publik cukup rentan terhadap konflik.
Pengamat Politik UIN Alauddin Firdaus Muhammad mengutarakan, kompentensi dari deretan nama yang diusulkan untuk menjadi nahkoda sementara Sulsel tak boleh diragukan. “Semua berpeluang dan memiliki kompetensi,” sebutnya, Selasa ( 8/8/2023).
Ia membeberkan, untuk Laksamana TNI AL Abdul Rivai (Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman Menko Polhukam) sebelumnya pernah membidik kursi gubernur pada 2018 silam tentu memiliki bekal yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Ia melanjutkan, kedua figur lainnya juga tak bisa diragukan, akademisi dan praktisi tentu menjadi bekal bagaimana melakukan pengabdian dimasyarakat nantinya. “Ketiganya dapat diterima masyarakat Sulsel untuk kawal pemilu dan pembangunan di Sulsel,” ungkapnya.
Firdaus Muhammad mengutarakan, tantangan Pj Gubernur sendiri tentu tak hanya pada isu keuangan yang dikabarkan saat ini memiliki banyak utang, juga bagaimana menjaga proses menuju pemilu Tahun politik 2024.
“Tugas PJ. Gubernur cukup berat terutama menjamin kelancaran dan keamanan pemilu. Menjaga netralitas PJ sendiri di tahun politik dan menyiapkan anggaran pemilu. Apalagi Sulsel terindikasi memiliki banyak utang,” paparnya.
Pj Gubernur Harus Netral
Sementara itu, Pengamat Politik Unhas, Sukri Tamma menuturkan tugas Pj Gubernur sendiri harus memastikan bagaimana proses pemerintahan tetap berjalan dengan baik dan lancar.
“Tantangan pertama yang bakal dihadapi Pj Gubernur nantinya itu bagaimana memastikan jalannya pemerintahan nantinya, itu yang paling pertama. Pun pada kerangka pemerintahan tidak ada gap dalam sistem pemerintahan. serta kebijakan harus tetap jalan,” paparnya.
Dekan Fakultas Fisip Unhas itu mengutarakan, para nama-nama yang diusulkan untuk menjadi Pj Gubernur adalah nama yang diusung fraksi di DPRD tentu harus dipastikan siapapun nama yang terpilih nantinya menunjukkan netralitas.
“Tidak mungkin ada nama yang muncul di fraksi DPR tanpa pembicaraan,” ungkapnya.
Netralitas menjadi perhatian utama, sambung Sukri Tamma, pasalnya gubernur adalah pembina politik di daerah, sehingga tentu sebagai pembina harus mengayomi semuanya dengan baik, dan memberikan cerminan yang baik.
“Ini yang kemudian harus dipastikan, siapapun nanti Pj yang terpilih harus bisa mengayomi semua, tidak memberikan keistimewaan dalam tanda petik kepada fraksi yang mengusungnya,” tegasnya.
Ia menjadi wajib kata dia, karena pada tahun politik persaingan tentu akan mengemuka, dan tidak boleh berpihak pada salah satu pihak manapun. “Jangan Lupa PJ Gubernur Bukan Politisi, bukan gubernur yang bisa bilang saya kader partai (Partai pengusung, red) meskipun secara harpiah juga itu tidak boleh,” pungkasnya. (Abu/B)
