MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemprov Sulsel, baik eselon I, II dan III yang dinonjobkan oleh eks Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman kini menuntut keadilan.
Para ASN/PNS Pemprov Sulsel tersebut merasa keberatan lantaran dinonaktifkan sebagai pejabat di lingkup Pemprov Sulsel. Mereka pun melalui perwakilannya datang mengadukan nasibnya ke DPRD Sulsel.
Kedatangan mereka diterima oleh Wakil Ketua DPRD Sulsel, Syahruddin Alrief, di ruangan kerjanya, Kamis (7/9/2023).
"Dengan ini kami melaporkan kepada Bapak Bapak di DPRD Sulsel, bahwa Gubernur Sulawesi Selatan (Andi Sudirman Sulaiman) selaku Pejabat Pembina Kepegawaian kala itu telah menonaktifkan kami sebagai pejabat struktural di lingkup Pemprov Sulsel. Sehingga kami dirugikan baik secara materil maupun non materil," demikian salah satu poin dalam surat yang disampaikan ke DPRD Sulsel.
Diketahui, dalam rentan waktu tahun 2022-2023, kurang lebih 400 ASN di lingkup Pemerintahan Provinsi yang tersebar di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dimutasi di era Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman. ASN ini terdiri dari Eselon II, III dan IV.
Salah satu ASN yang dinonjobkan, H Sarbini meminta agar DPRD Sulsel mendesak Pemprov Sulsel memperjelas nasib mereka.
"Kami ini pegawai senior pak, pangkat saya sudah golongan 4B. Bagaimana kalau semua anak-anak yang masih berusia 30 tahun lebih, diangkat menjadi pejabat. Kemudian kita orang tua ini di parkir semua," kata H Sarbini saat ditemui di Kantor DPRD Sulsel.
Sarbini sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Provinsi Sulsel.
Sarbini mengaku pemberhentian itu dilakukan tanpa alasan, di samping itu dia tidak pernah berbuat kesalahan. "Baru kita tidak pernah berbuat pelanggaran, ini sungguh ironi," katanya.
Sementara itu, Sukirman eks pejabat nonjob menuding adanya unsur politik yang dilakukan oleh mantan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman (AAS).
"Ada kepentingan politik di (Pilgub) 2024. Karena buktinya, semua orang-orang-orangnya dia pasang untuk kepentingan di 2024. Dia mau memobilisasi semua OPD-OPD," ujarnya.
Ia pun mencontohkan bahwa hampir semua keluarga dan orang-orangnya diberi jabatan khusus di lingkup Pemprov Sulsel.
"Terutama keluarga, contoh kecil kegiatan Anti Mager, syaratnya harus daftarkan semua KTP (Kartu Tanda Penduduk) untuk masuk," katanya.
Sementara dr Taufik yang juga korban nonjob, mengatakan apa yang dilakukan pihak Pemprov Sulsel tidak sesuai dengan regulasi. "Karena orang pensiun pun, tiba-tiba dilantik (diberi jabatan baru). Kedua ada yang mendapat undangan, namun tidak dilantik," ujarnya. (Yadi/B)
