MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Selatan (Sulsel) Leonard Eben Ezer Simanjuntak pastikan pihaknya turut memantau kenaikan harga kebutuhan pokok di Sulsel, termasuk di Kota Makassar. Mengingat, belakang ini masyarakat banyak mengeluh terkait masalah tersebut.
Pernyataan tersebut disampaikan orang nomor satu di Kejati Sulsel itu saat meninjau harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Pa'baeng - baeng dan Pasar Terong Makassar, bersamaan forkopimda. Rabu (27/9/2023).
Dalam pemantauannya, Leonard menyebut tidak hanya memeriksa harga-harga di pasar saja, tetapi juga fokus pada rantai distribusi dari hulu ke hilir.
"Jadi kalau terkait dengan kenaikan itu kami terus melakukan pemantauan, kita cek juga tentunya dari distribusi hulu ke hilir. Jadi harga di hilir ini kan tentu harus kita cek juga ke hulunya," ungkap Leonard.
Leonard menekankan pentingnya memeriksa ketersediaan dan kelancaran distribusi ke pasar-pasar. Ia juga mencatat bahwa beberapa laporan awal mengindikasikan adanya kendala dalam pasokan barang kebutuhan pokok.
Untuk itu, Leonard berpesan kepada pelaku usaha, terutama di sektor distribusi, untuk tidak main-main dalam hal ini, seperti menahan pasokan kebutuhan pokok yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat.
"Tadi beberapa pantauan memang disebutkan dari sisi suplainya memang ada kendala, tapi paling tidak satu saya sampaikan kepada pelaku usaha, khususnya di sektor distribusi agar tidak menahan pasokan," ujarnya.
Penekanan tersebut kata dia penting disampaikan untuk mencegah praktik penimbunan yang bisa memicu kenaikan harga yang lebih tinggi. Dia juga mengingatkan bahwa pemerintah bekerja keras untuk memastikan pasokan kebutuhan pokok mencukupi bagi masyarakat.
Selain itu, Kepala Kajati Sulsel mengharapkan agar distribusi yang lancar dapat dijaga baik oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) maupun pemerintahan setempat. Ia menekankan pentingnya menjaga kelancaran proses distribusi demi kepentingan masyarakat.
Untuk, dengan tegas disampaikan jika situasi memburuk, pihaknya bersama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) siap untuk turun tangan.
"Jadi tolong distribusinya yang lancar, kami di TPID maupun di pemerintahan, di APH juga terus memantau, jadi jangan sampai ada distributor atau pelaku usaha yang sengaja mengambil kesempatan dengan kondisi (sulit) seperti ini," pesannya.
Terakhir, Leonard menyebut bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pihak terkait, termasuk para Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) dalam upaya mengatasi permasalahan kenaikan harga kebutuhan pokok ini.
Dengan kerjasama antar instansi yang kuat, diharapkan masyarakat dapat tetap memiliki akses yang memadai ke kebutuhan pokok mereka tanpa terkena dampak kenaikan harga yang tidak wajar.
"Kita sudah bahu-membahu di pemerintah untuk bisa mencukupi semua ini stok pasokan. Harapannya di distribusi juga tidak mengganggu kelancaran prosesnya. Kalau memang terjadi, kami APH siap untuk turun tangan," kuncinya. (Isak/B)
