Sulsel Diusulkan Masuk Provinsi Prioritas Penanggulangan Stunting

  • Bagikan
Wapres RI KH Ma'ruf Amin, saat menyerahkan Dana Insentif Fiskal kepada Pj Gubernur Sulsel sebesar Rp5,69 miliar.

JAKARTA, RAKYATSULSEL - Sulawesi Selatan di tahun 2024 akan diusulkan sebagai salah satu dari lima provinsi baru yang akan masuk sebagai provinsi prioritas penanggulangan stunting.  Salah satu faktornya karena memiliki jumlah penduduk terbesar di luar Pulau Jawa, sehingga memerlukan perhatian khusus.

Hal itu terungkap dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Penurunan Stunting tahun 2023 di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat, 6 Oktober 2023, yang dipimpin oleh Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin.

Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, menyampaikan, walaupun tahun 2024 masuk dalam tahun politik pelaksanaan Pemilu, upaya percepatan penurunan stunting tetap menjadi program prioritasnya yang sejalan dengan program prioritas nasional.

"Pemilu bagian dari konstitusi kita dan ini sistem yang sudah tetap dan teratur, lima tahun sekali. Kemudian program strategis nasional harus dilakukan, penanganan kemiskinan, stunting, gizi buruk dan inflasi itu sesuai dengan program prioritas kami," katanya.

Adapun saat ini, sebanyak 12 provinsi telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai provinsi prioritas penanggulangan stunting karena dianggap menjadi kantong-kantong penyumbang angka prevalensi stunting tinggi.

Kedua belas provinsi tersebut adalah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, Aceh, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Banten.

"Mengusulkan tiga poin, diantaranya untuk mempercepat capaian 3,8 persen pertahun mengusulkan penambahan provinsi prioritas menjadi 17 provinsi, yaitu Papua, Papua Barat, Sumatera Barat, Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan," ungkap Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo.

  • Bagikan