MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Pesta Politik dian dekat, kematangan Persiapan Pemilu terus ditingkatkan oleh seluruh pemangku kebijakan di Sulsel, Baik Pemprov Sulsel maupun TNI-Polri.
Hal itu juga ditandai dengan pelepasan Operasi Skala Besar TNI-Polri persiapan pengamanan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, oleh Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin di Lapangan Karebosi, Jalan Ahmad Yani, Makassar, Selasa, (17/10/2023).
Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin menyampaikan untuk menunjang suksesnya penyelenggaraan Pemilu 2024 mendatang tentu harus dimulai sedini mungkin, dan salah satu upaya yang nyata bisa disaksikan masyarakat ialah gelaran operasi besar TNI-Polri.
"Operasi skala besar TNI Polri yang digelar hari ini, persiapan dan pelaksanaannya luar biasa. Dengan demikian, ada semacam latihan bersama antara TNI - Polri, bagaimana mengamankan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024," kata Bahtiar usai Apel Gelar Pasukan tersebut.
Ia menyampaikan, untuk Pemprov Sulsel sendiri juga terus mematangkan persiapan menuju pesta demokrasi lima tahunan itu. Ia menegaskan, Pemprov Sulsel siap menyukseskan Pemilu dan Pilkada serentak 2024. Untuk itu, hal-hal yang berkaitan dengan keamanan, Pemprov Sulsel siap mendukung penuh.
"Sebagai gubernur, sebagai wakil pemerintah pusat, kami siap mendukung sepenuhnya apapun yang dibutuhkan oleh kawan-kawan TNI-Polri dalam rangka melaksanakan tugasnya mengamankan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024," sebutnya.
Tak lupa juga Bahtiar menyampaikan terimakasih kepada Kapolda Sulsel, Pangdam XIV Hasanuddin, KPUD dan Bawaslu Sulsel, atas persiapan pengamanan Pemilu dan Pilkada serentak ini.
Ia menyampaikan, sebelumnya Pemprov Sulsel juga telah melaksanakan penandatangan Pakta Integritas Netralitas ASN sebagai bentuk deklarasi untuk mengawal Pemilu yang Damai. Atensi penyediaan Dana pemilu juga terus dilakukan oleh pihak Pemprov Sulsel.
Kata dia, Pemprov Sulsel bersama dengan Aparat Penegakan Humum (Gakkumdu) juga bakal aktif melakukan pemantauan sekaitan dengan Potensi pelanggaran (ASN) yang tak netral menuju tahun Politik.
Kata dia, ASN yang memiliki hak pilih pada pemilu nantinya tetap terikat keadaan yang tak dapat menunjukkan gestur apapun kepada khalayak publik sekaitan dengan calon yang akan bertarung pada kontestasi politik nantinya. (Abu/B)
