PANGKALPINANG, RAKYATSULSEL - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung gelar Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi dan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2023, di Balai Pengayoman Kantor Wilayah, Senin (23/10).
Membuka kegiatan, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil), Harun Sulianto menyampaikan, tujuan Rapat Koordinasi (Rakor) ini yaitu untuk melihat sejauh mana kinerja yang dilakukan satuan kerja.
“Ini merupakan bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dapat dipertanggungjawabkan, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja,” ujar Harun.
Pada kesempatan ini, Harun juga berpesan kepada pengelola keuangan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan Rencana Penarikan Dana (RPD), serta mengoptimalkan serapan anggaran dengan target 99% sampai dengan akhir tahun.
Harun menyebutkan, setiap satuan kerja harus mampu mengatur mekanisme kerja yang baik, serta melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala.
“Check, re-check, crosscheck dan final check setiap pekerjaan, dan lakukan percepatan pelaksanaan kegiatan menjelang akhir tahun 2023 ini,” harapnya.
Kepala Divisi Administrasi (Kadivmin), Muslim Alibar menuturkan, kegiatan ini merupakan sarana bagi Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis dalam mengevaluasi kinerjanya selama tahun berjalan. Sehingga hasilnya dapat menjadi tolak ukur dalam capaian kinerja tahun berikutnya.
“Kegiatan ini dilaksanakan pada 22-23 Oktober 2023, dan diikuti oleh 60 peserta yang terdiri dari Pimpinan Tinggi Pratama, Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Pejabat Administrator,” ujarnya.
Kadivmin Muslim menyebutkan, pada kegiatan Rapat Koordinasi ini akan dilaksanakan pemaparan capaian kinerja oleh masing-masing Divisi dan Unit Pelaksana Teknis. Lalu pemaparan narasumber dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Babel tentang Langkah-langkah Percepatan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, serta pemberian penghargaan kepada satuan kerja terbaik.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kunrat Kasmiri), Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Fajar Sulaeman Taman), para Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan Imigrasi, serta para Pejabat Administrator dan pegawai. (*)
