Dorong Pengawasan Partisipatif Pemilihan, Sentra Gakkumdu Sulsel Bentuk Pelatihan Paralegal

  • Bagikan

MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Selain berfokus pada penanganan pelanggaran dalam tahapan Pilkada, Sentra Gakkumdu Provinsi Sulawesi Selatan terus mendorong kesadaran hukum di masyarakat agar terlibat aktif dalam pengawasan partisipatif. 

Salah satu terobosan yang dijalankan adalah Pelatihan Paralegal Penegakan Hukum Pemilihan. Program yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penegakan hukum di ranah pemilihan serta memperkuat pengawasan yang transparan dan akuntabel.

Koordinator Sentra Gakkumdu Provinsi Sulawesi Selatan dari unsur Kejaksaan, Akbar saat mengisi salah satu sesi dalam pelatihan tersebut menekankan pentingnya pelatihan paralegal dalam konteks pemilihan kepala daerah (pilkada). 

Pelatihan ini, menurut Akbar, sangat relevan untuk meningkatkan pemahaman terkait pentingnya alat bukti dan bukti dalam pelaporan pelanggaran, yang menjadi elemen utama dalam penanganan kasus di Sentra Gakkumdu.

"Pelatihan ini bertujuan untuk membekali para paralegal—pihak yang membantu pendampingan hukum non-advokat—dengan pengetahuan teknis dan hukum dalam pengumpulan serta pemrosesan bukti-bukti yang sah dalam kasus pelanggaran pemilu-pemilihan," jelas Akbar, Rabu (6/11/2024).

Menurutnya, pelatihan ini penting untuk memastikan validitas dan efektivitas laporan pelanggaran yang masuk ke Gakkumdu. Akbar merinci beberapa manfaat utama dari penguasaan teknik pengumpulan bukti bagi paralegal.

"Pertama adalah validitas Laporan. Laporan dengan bukti kuat lebih mudah diterima dan ditindaklanjuti oleh Gakkumdu, memperkuat klaim adanya pelanggaran serta mendukung dasar hukum yang diperlukan dalam proses penegakan," kata Akbar.

Lalu, kecepatan penanganan. Bukti yang jelas dan relevan disebut membantu mempercepat proses verifikasi, yang penting mengingat batas waktu yang ketat dalam penanganan pelanggaran pemilu. Ketiga kata Akbar, adalah meningkatkan akuntabilitas. 

"Bukti yang memadai menjadikan proses lebih transparan dan akuntabel, mencegah manipulasi data serta potensi intervensi dari pihak yang berkepentingan," jelasnya. 

  • Bagikan