"Kemudian kita berupaya bahwa di APBD 2024 nanti itu sudah kembali normal. Sekarang ini tidak sehat dalam hal ini karena ada penyelesaian utang yang harus di tuntaskan," jelas politisi Golkar itu.
Pihak Dewan juga telah memberikan pertimbangan saran kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menyiapkan porsi anggaran untuk menyelesaikan dan menuntaskan semua hal yang terkait dengan utang di erah kepemimoinan sebelumnya.
"Baik itu tunggakan dana bagi hasil, maupun yang terkait dengan tunggakan pihak ketiga. Sehingga sarannya adalah pendapatan itu jangan diperhadapkan semua dengan belanja. Tapi ada porsi dari pendapatan itu yang di persiapkan untuk menyelesaikan tunggakan itu," tuturnya.
Dijelaskan, jadi persoalan salah satunya ada kemungkinan dan mudah-mudahan itu kalaupun terjadi tidak sebesar dari hitungan-hitungan TAPD di dalam mendapatkan target pendapatan.
Tetapi dari hitungan-hitungan setelah di evaluasi progresif setelah 6 bulan terakhir itu memperlihatkan bahwa ada angka yang kemungkinan tidak bisa terjangkau. Karena sampai dengan ratusan miliar itu.
"Untuk meminimalisir itu adalah bagaimana belanja itu bisa di tekan. Artinya anggaran perubahan 2023 ini ada upaya atau langkah yang dilakukan untuk tidak membelanjakan yang kita anggap tidak prioritas. Artinya masih bisa di tunda," ungkapnya.
Ditambahkan, sebenarnya tuntutan dan catatan rekomendasi yang di berikan oleh BPK menyelesaikan Pada tingkat jaringannya. Jadi memang menyelesaikan sampai 10 bulan.
"Saya tidak tahu angka terakhir yang di dapatkan. Cuma kita belum dapat informasi dari sebelah. Cuma saya berharap apa yang menjadi catatan dari rekomendasi BPK itu bisa kita di dapatkan jalannya untuk menyelesaikan itu," bebernya.
"Tetapi intinya bahwa kita mau APBD 2024 ini bisa menyelesaikan semua itu. Berarti perubahan menutup sebagain, artinya kita menutupi sebagian, kuta selesaikan dan tuntaskan supaya bisa clear di pokok 2024," pungkasnya. (Yadi/B)
