MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar menyisir tempat hiburan malam (THM) untuk mengajak calon pemilih menyalurkan hak pilih pada 14 Februari 2024. Anggota KPU Makassar, Endang Sari mengatakan, upaya tersebut merupakan rangkaian tahapan penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pascapenetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), beberapa waktu lalu.
Sosialisasi mengenai hal tersebut dilakukan oleh di berbagai lokasi termasuk THM di Jalan Nusantara, Kecamatan Wajo, Makassar.
"Teman-teman PPK Wajo turun sosialisasi DPTb," ujar Endang, Rabu (25/10/2023).
Untuk memberikan edukasi soal menyalurkan hak pilih maka KPU lewat tim adhoc melakukan sosialisasi pada 14 Februari 2024 atau bertepatan dengan Valentine Day. Endang mengatakan, sosialisasi sementara berjalan yaitu DPTb, jadi bagi warga yang KTP-nya di luar bisa memilih di Makassar.
"Kenapa di THM, karena semua warga berhak mendapatkan sosialisasi mengenai kepemiluan tanpa terkecuali," imbuh Endang.
Dia mengatakan, semua warga negara yang bersyarat sebagai pemilih harus mendapatkan layanan menggunakan hak pilihnya tanpa terkecuali. Informasi kepemiluan di dalamnya ada hak publik yang harus tahu tahapan yang sedang berjalan.
"Sehingga KPU harus memaksimalkan semua kemampuan yang ada sesuai regulasi untuk menjamin hak publik untuk tahu tahapan yang sedang berjalan," sebutnya.
Selain THM, KPU juga menyambangi rumah sakit, kampus, pesantren, dan pasar serta perusahaan guna sosialisasi dan mengajak pemilih ke TPS. "Semua basis pemilih kami sasar karena mereka berhak mendapatkan informasi kepemiluan," kata Endang.
Dia mengatakan, tahapan selanjutnya yang menjadi atensi dalam pemutakhiran data pemilih adalah melayani pemilih yang mengajukan pindah memilih sesuai dengan syarat dan kondisi yang telah ditentukan, termasuk pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT untuk dicatat sebagai DPK.
"Hanya mengurus daftar pemilih tambahan mengurus surat keterangan pindah memilih apakah menjalankan tugas, sedang sakit sedang berobat, sedang sekolah,sedang bekerja itu semua bisa memasukkan pindah memilih," jelas Endang.
Selain itu, ke depan KPU dan tim ad hoc juga mendatangi tempat-tempat strategis untuk mensosialisasi perihal DPTb, sehingga yang didatangi termasuk asrama mahasiswa perantauan, perusahaan di kantor swasta ber-KTP luar.
"Mereka pindah memilih, mereka bisa memilih TPS di Makassar dengan keterangan pindah memilih akan menggunakan hak pilihnya di Makassar. Nanti DPTB terdistribusi di TPS di wilayah masing-masing," sebut dia.
Endang berharap bagi masyarakat bisa memahami pelayanan DBTb itu minimal sebulan sebelum hari pemungutan suara dilaksanakan dan itu berlangsung sampai sebulan sebelum hari pemungutan suara dilaksanakan.
"Kecuali kategori berobat, menjalani hukuman penjara, mereka sedang bekerja dan bencana alam. Sementara yang sedang bersekolah berada di daerah tertentu tidak sesuai alamatnya bisa mengurus pindah memilih sekarang," ujar dia.
Netralitas ASN di DPRD
Sementara itu, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri lingkup Sekretariat DPRD Sulsel menyatakan sikap netralitas pada Pemilu 2024. Hal itu dikemas dalam penandatanganan pakta integritas yang dipimpin oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Sulsel, Muhammad Jabir.
"ASN harus netral meskipun ada kerabat yang maju di pemilu dan pilkada 2024. Kami netral meski punya hak pilih, beda dengan TNI/Polri," ujar Jabir.
Menurut dia, ASN dilarang bersentuhan dengan urusan politik meski sekadar mengunggah, membagikan, berkomentar, atau menyukai postingan kampanye politik di media sosial. ASN juga pantang berfoto yang menunjukkan atau memeragakan keberpihakan kepada parpol atau kandidat. Jika tidak netral dan memposting foto kandidat, maka akan diproses.
"Bawaslu dan Gakkumdu akan melakukan pengawasan aktivitas ASN di media sosial," tutur Jabbar.
Menghadapi pemilu 2024, berbagai hal dilakukan pemerintah daerah. Seperti kegiatan Deklarasi Netralitas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Sulawesi Selatan Dalam Menyukseskan Penyelenggaraan Pemilu 2024 yang berlangsung di Hotel Four Points by Sheraton Kota Makassar, Selasa (24/10/2023).
Kegiatan bertema "Menyukseskan Penyelenggaraan Pemilu 2024 yang Luber, Lancar, Aman dan Damai Diera Baru Sulawesi Selatan Menuju Indonesia Maju" tersebut dihadiri Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel, Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), unsur Badan Usaha Milik Negara (BMUN), seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov dan unsur terkait lainnya.
Ketua KPU Sulsel, Hasbullah mengatakan, deklarasi netralitas tersebut kali ini adalah yang ketiga kalinya. "Oleh karena itu, kami menyampaikan terima kasih dan mengapresiasi langkah Pemprov Sulsel. Harapnya tak ada pelanggaran Pemilu 2024 di Sulsel," ujar dia.
Hasbullah mengatakan saat ini logistik penyelenggaraan Pemilu 2024 sudah siap dan semua tahapan sudah berjalan secara signifikan. Capaian itu, kata Hasbullah, tidak mungkin bisa sukses tanpa kolaborasi dan sinergitas yang baik dari seluruh stakeholder.
Adapun Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin mengatakan, Pemilu adalah syarat negara disebut sebagai negara demokrasi.
"Maka seluruh penyelenggara negara tanpa terkecuali wajib menyukseskan pagelaran Pemilu 2024," ujar dia.
Menurut Bahtiar, ASN harus mendukung utamanya KPU dan Bawaslu Sulsel dalam mengawal dan menyukseskan Pemilu 2024.
"Kita melakukan deklarasi (netralitas) ini untuk memudahkan tugas Bawaslu. Kita kumpulkan seluruh ASN di Pemprov Sulsel, kita kumpulkan seluruh pimpinan kecamatan, kita kumpulkan seluruh kepala desa se Sulsel, dan seluruh unsur lainnya," ujar dia. (Suryadi/C)
