MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak, pun juga para anak penyandang disabilitas. Ironinya, pendidikan untuk anak penyandang disabilitas masih terbatas, sebab layanan pendidikan atau Sekolah Luar Biasa (SLB) di Sulsel masih butuh perluasan jangkauan.
Diketahui, di Sulsel saat ini hanya terdapat 94 SLB di 24 kabupaten dan kota. Untuk jumlah SLB negeri itu hanya berjumlah 23 saja dibanding dengan SLB swasta atau yayasan dengan jumlah 71 sekolah.
Adapun persebarannya, untuk Kota Makassar terdapat 22 SLB, dua SLB negeri dan 20 SLB swasta. Kabupaten Bone terdapat sembilan SLB, hanya satu SLB negeri, delapan SLB swasta. Kabupaten Gowa terdapat enam SLB, satu SLB negeri, lima SLB swasta.
Kabupaten Bulukumba, Wajo, dan Pangkep masing-masing terdapat hanya dua SLB, satu SLB negeri dan satu SLB swasta. Kabupaten Jeneponto terdapat empat SLB, dua SLB negeri dan dua SLB swasta.
Kabupaten Luwu terdapat tiga SLB, dan hanya SLB swasta. Kabupaten Sinjai terdapat dua SLB, satu SLB negeri dan satu SLB swasta. Kabupaten Maros terdapat empat SLB, satu SLB negeri dan tiga SLB swasta.
Kabupaten Pinrang hanya satu SLB yaitu SLB negeri. Kabupaten Tana Toraja terdapat empat SLB, satu SLB negeri dan tiga SLB swasta. Kabupaten Takalar terdapat sembilan SLB, dua SLB negeri, tujuh SLB swasta.
Kabupaten Luwu Utara, terdapat tiga SLB, semuanya swasta. Kabupaten Sidrap, Barru dan Enrekang hanya terdapat masing-masing satu SLB, yaitu SLB negeri. Kabupaten Toraja Utara terdapat hanya satu SLB dengan status swasta. Kabupaten Soppeng terdapat tujuh SLB, satu SLB negeri, dan enam SLB swasta.
Kabupaten Luwu Timur terdapat terdapat tiga SLB semua berstatus swasta. Kabupaten Bantaeng terdapat terdapat dua SLB, masing-masing satu SLB negeri dan swasta. Kabupaten Selayar hanya terdapat satu SLB, statusnya negeri. Kota Palopo dan Parepare masing-masing dua SLB dan masing-masing satu SLB negeri dan swasta.
Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Andi Iqbal Nadjamuddin mengatakan, pihaknya telah memetakan wilayah yang memang sangat membutuhkan pendirian SLB tentunya SLB negeri.
Kata dia, dalam sepekan kedepan hal itu akan menjadi pembahasannya bersama dengan stakeholder terkait, tentu dengan pertimbangan urgensi kebutuhan sekolah. “Karena memang ada beberapa kabupaten yang tidak memiliki SLB negeri, dan itu perlu disiapkan sarananya (Pendirian SLB), meski jumlah anak disabilitas di Sulsel tidak terlalu banyak tapi setiap kabupaten perlu SLB negeri,” ungkapnya, Minggu (10/12/2023).
Ia mengutarakan, Pemprov Sulsel dalam hal Dinas Pendidikan Sulsel tengah fokus memperhatikan pemerataan SLB negeri se-Sulsel. Efisiensi pendidikan untuk anak disabilitas tentu salah satunya didapatkan melalui pendidikan formal.
Kepala SLB Negeri 1 Makassar, Andi Hamjan menuturkan, setiap tahunnya anak penyandang disabilitas dengan usia sekolah terus meningkat.
Kata dia, kurangnya pendidikan untuk anak disabilitas kerap terjadi karena terbatasnya fasilitas layanan pendidikan secara khusus SLB Negeri, tak hanya di Kabupaten yang tidak memiliki SLB Negeri, pun di Kota Makassar sendiri.
Ia mengutarakan, jumlah peserta didik saat ini tak sebanding dengan fasilitas layanan pendidikan. “Kondisinya saat ini, jumlah guru dan fasilitas tidak cukup,” tuturnya.
Bahkan kata dia, kecenderungan orang tua mengharapkan anak-anaknya bersekolah pada SLB negeri. “Kami pendidik SLB tentu sangat mengharapkan adanya penambahan SLB negeri, pun di Kota Makassar,” ujarnya.
“Pemerataan pendidikan khususnya anak-anak disabilitas semakin diperhatikan. Semoga wacana ini bisa terlaksana di tahun 2024,” pungkasnya.
Sementara itu, Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin menyorot layanan dan fasilitas pendidikan di Sulsel, demikian juga dengan pendidikan untuk anak disabilitas.
Kata dia, pemerataan pendidikan akan dilakukannya pada tahun 2024 mendatang. Kuantitas dan kualitas SMK dan SLB tidak seimbang antara perkotaan dengan di daerah-daerah. ”Perlu ditambah SLB dan SMK ke depan. Jangan SMK dan SLB hanya di perkotaan saja," ungkapnya.
Bahkan jangkauan sampai ke pelosok dan pulau juga bakal menjadi perhatiannya. "Harus kita duduk bareng mendialogkan dan kita buat rancang bangun dari sisi wilayah, geografis, kekurangan dan keterbatasan luar biasa di wilayah pulau-pulau, gunung-gunung," tegasnya. (Abu/B)
