JAKARTA, RAKYATSULSEL - Pengadaan laptop di sektor pemerintahan kini bisa didapatkan secara lebih murah. Hal ini disebabkan karena adanya sistem digitalisasi yang terus dikembangkan Pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Odo RM Manuhutu menjelaskan digitalisasi tersebut dapat meningkatkan transparansi di lingkungan pemerintahan. Itu akan membuat database yang tersimpan lebih terstruktur dan bisa diakses dengan mudah.
Salah satu yang dilakukan adalah praktik pengadaan laptop pada sejumlah kementerian. Odo menjelaskan harga yang ditawarkan jauh lebih transparan dan semua pihak dapat melihat serta membandingkannya.
"Pengadaan laptop bisa menghemat 100%. Jadi, harga awalnya bisa Rp 15 juta per laptop, kemudian bisa turun jadi Rp 5 juta per laptop," kata Odo dalam acara konferensi pers virtual Kemenko Marves bertajuk "Evaluasi Kinerja 2023 Menuju Indonesia Emas 2045" dikutip Sabtu (30/12/2023).
Sebagai informasi, pemerintah memiliki aplikasi belanja online e-katalog. Aplikasi itu dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Menurutnya ini sangat bermanfaat. E-katalog dibuat untuk mendukung UMKM lokal karena dapat memasukkan barang dan jasa dalam platform.
Membeli produk lokal memiliki manfaat yang besar. Salah satunya dapat membuka lapangan pekerjaan baru.
Manfaat lainnya adalah dapat membuat proses belanja yang dilakukan pemerintah jauh lebih transparan dan hemat. Semua itu juga dilakukan karena menggunakan digitalisasi.
Dalam aturan, pemerintah diwajibkan belanja 40 persen barang/jasa dari UMKM. Bahkan target yang ditetapkan tahun ini bisa menyerap Rp 900-1.000 triliun.
"Jadi tujuannya supaya, turunannya untuk mendorong pemerintah pusat, pemerintah daerah dan juga BUMN untuk membeli produk dalam negeri," kata dia.
