Polda Sulsel Bentuk Tim Usut Dugaan TPPO di Kampus

  • Bagikan
Ilustrasi

MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan mengusut Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang diduga terjadi dalam lingkungan perguruan tinggi negeri dan swasta di Makassar. Kepala Polda Sulsel, Inspektur Jenderal Andi Rian Djajadi mengatakan telah meminta Direktorat Kriminal Umum untuk menindaklanjuti kasus TPPO tersebut.

"Kepada jajaran Krimum maupun Polrestabes, saya juga sudah perintahkan lakukan penyelidikan," kata Andi Rian, Sabut malam (30/3/2024).

Dia menyebut, bila hasil penyelidikan nantinya menemukan bukti kuat maka akan dilakukan diproses lebih lanjut. Hanya saja, saat ditanyakan mengenai kampus yang telah dideteksi kemungkinan terlibat dengan kasus perdagangan orang itu, Andi Rian masih enggan berkomentar.

Mengingat dari apa yang sedang ditangani Bareskrim Polri, kasus TPPO disebut melibatkan 33 Kampus, termasuk tujuh di antaranya di Sulsel atau di Makassar. Ketujuh kampus tersebut sebelumnya disebut Kemendikbud Ristek pernah mengikuti program ferien job ke Jerman, pada tahun 2023 lalu.

"Kalau ketemu buktinya, kami akan proses lebih lanjut. Untuk mendeteksi itu harus melakukan penyelidikan," ujar Rian.

"Tapi tentu Polda Sulsel tidak bisa tanpa bukti materiil dan data yang valid. Kalau bicara penanganan kasusnya belum ada," sambung dia.

Dalam kasus ini, mantan Kapolda Kalimantan Selatan (Kalsel) menyebut pihaknya telah membentuk tim yang akan melakukan penyelidikan terkait kasus perdagangan orang tersebut.

"Tim yang dibentuk, paling utama kita cari bahan dulu. Kita mau klarifikasi apa kalau tidak ada bahannya," beber dia.

Untuk mengungkap kasus ini, Andi Rian juga meminta bila ada mahasiswa asal Sulsel yang merasa sebagai korban TPPO dengan modus program magang, maka segera melapor ke Polda Sulsel. Meskipun belum ada yang melapor, namun Andi Rian tidak menampik bahwa dirinya telah mendapatkan informasi terkait kasus tersebut.

"Kami juga sudah dapat informasi, tapi sampai saat ini belum ada yang melapor secara resmi," kata dia.

Untuk diketahui, Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) sebelumnya menyebut ada 41 perguruan tinggi di Indonesia pernah mengikuti program ferien job ke Jerman, pada tahun 2023.

Di Makassar sendiri, ada tujuh perguruan tinggi yang disebut ikut program ferien job yakni, Universitas Hasanuddin (Unhas), Universitas Negeri Makassar (UNM) dan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin. Sementara untuk perguruan tinggi swasta diantaranya Universitas Indonesia Timur (UIT), Universitas Fajar (Unifa), Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar dan Universitas Kristen Indonesia (UKI) Paulus.

Kasus dugaan TPPO yang menyeret perguruan tinggi ini sedang diusut Bareskrim Polri. Dimana, sebanyak 1.047 mahasiswa diduga jadi korban TPPO bermoduskan program magang atau ferien job ke Jerman yang berasal dari 33 universitas di Indonesia. Namun nama puluhan universitas tersebut masih dirahasiakan Bareskrim Polri.
Menyikapi hal itu, beberapa perguruan tinggi di Makassar yang namanya disebut-sebut ikut dalam program tersebut buka suara, salah satunya adalah Unismuh Makassar.

Wakil Rektor Bidang Akademik Unismuh Abdul Rakhim Nanda membantah terkait dengan pemberitaan yang menyebut kampusnya sebagai salah satu kampus yang terlibat dalam ferien job berkedok magang mahasiswa ke Jerman.

"Unismuh tidak pernah mengirimkan mahasiswa dalam program kerja paruh waktu ferien job atau magang mahasiswa ke Jerman," ujar Rakhim.

Rakhim menuturkan, seluruh program magang yang dijalankan Unismuh memiliki prosedur ketat. Setiap mahasiswa diwajibkan memiliki surat rekomendasi dari Divisi Karir Lembaga Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni (LPKA) Unismuh.

"Tapi hingga saat ini, tidak ada satupun permintaan rekomendasi magang ke Jerman," beber dia.

Rakhim menepis Unismuh tidak pernah menjalin kerja sama dengan lembaga manapun terkait program ferien job. "Lembaga Bahasa, Kerja Sama, dan Urusan Internasional (LPBKUI) Unismuh memang pernah menerima tawaran kerja sama untuk program tersebut, namun setelah melalui kajian mendalam, tawaran tersebut ditolak," ungkar Rakhim.

Lebih jauh, Rakhim menyampaikan, pihaknya mendapatkan informasi, bahwa ada dua mahasiswa Unismuh yang diduga mengikuti program magang tersebut. Namun itu dilakukan secara mandiri, atas inisiatif pribadi dan tanpa melapor ke pihak kampus.

"Mahasiswa yang bersangkutan mungkin mendapat informasi dari luar kampus, sebab Unismuh tidak pernah mensosialisasikan adanya program magang ke Jerman," ucap dia.

Mengenai adanya dugaan TPPO itu, Rakhim mengatakan Unismuh turut prihatin karena menimpa mahasiswanya. Meskipun program tersebut diikuti secara mandiri dan tanpa sepengetahuan pihak kampus, Unismuh disebut siap memberikan pendampingan hukum bagi mahasiswa yang menjadi korban jika dibutuhkan.

Dia juga membeberkan, Unismuh dalam beberapa tahun terakhir memang menggiatkan kolaborasi internasional. Namun proses kolaborasi internasional harus melalui beberapa tahapan dan verifikasi ketat.

"Setiap kerja sama internasional harus melalui LPBKUI, diawali dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Memorandum of Agreement (MoA), serta diiringi dengan monitoring dan evaluasi berkala," kata dia.

Belajar dari dugaan TPPO itu, kata Rakhim, pimpinan Unismuh mengimbau agar mahasiswa mengikuti program magang resmi dan memiliki izin dari Kemendikbud Ristek.

"Hubungi LPBKUI Unismuh untuk informasi program magang yang kredibel," ujar dia.

Terpisah, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unhas, Profesor Muhammad Ruslin dalam keterangan tertulisnya ikut memberikan tanggapan. Dia mengatakan, Unhas tidak punya kerja sama resmi terkait program ferien job yang sedang hangat dibicarakan.

Dia mengatakan, terkait pemberitaan yang menyebut Unhas sebagai salah satu perguruan tinggi yang terlibat di dalam kasus TPPO melalui program kerja paruh waktu mahasiswa di Jerman tidak benar adanya.

"Universitas Hasanuddin menegaskan bahwa tidak ada kerjasama resmi Unhas terkait program ferienjob. Baik program yang bersifat flagship maupun mandiri," ujar Ruslin.

Hal itu diungkapkan Ruslin usai pihaknya disebut melakukan proses pengecekan ke bidang Kerjasama Internasional dan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) seperti Program Magang Studi Independen Bersertifikat (MSIB) atau flagship maupun mandiri.

Meski demikian, lanjut Ruslin, bahwa Unhas menerima laporan dari salah satu prodi di Unhas kalau pada Oktober 2022 lalu terdapat mahasiswa yang meminta surat keterangan aktif kuliah untuk kelengkapan berkas yang digunakan untuk mengurus visa sebagai dokumen keberangkatan mengikuti kegiatan Ferienjob tersebut selama satu bulan dan telah kembali ke tanah air.

"Lalu, pada tahun yang sama, menurut WR I, Dekan Fakultas Teknik juga mendapatkan tawaran untuk mengikuti program kegiatan pengiriman tenaga kerja dari unsur mahasiswa ke Jerman. Namun, tidak ditindaklanjuti karena menurut Dekan Fakultas Teknik program magang mahasiswa tersebut tidak sejalan dengan pencapaian kompetensi mahasiswa," ungkap dia.

Deputi Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Unifa, Muhammad Bisyri menyampaikan, mengenai keterlibatan kampusnya dalam program ferien job ke Jerman dan terindikasi kasus TPPO, dia peroleh dari pemberitaan yang beredar.

Bisyri mengatakan pihaknya pernah mengirim mahasiswanya ke luar negeri pada tahun 2023 lalu. Namun dalam proses seleksi, hanya satu mahasiswa yang dinyatakan lolos dari Fakultas Komunikasi.

"Kalau dari kami kan hanya sekedar mengirim mahasiswa untuk ikut program itu dan itu diseleksi kemudian lolos kualifikasi, kemudian kebetulan Unifa memang ada satu mahasiswanya yang lolos komunikasi," terangnya.

Saat pendaftaran dibuka, kata Bisyri, ada beberapa pihak dari program ferien job yang berkunjung ke kampusnya kala itu. Dimana seluruh mahasiswa dari semua program studi yang ada disebut ikut mendaftar, namun hanya satu mahasiswa yang dinyatakan lulus.

"Jadi dulu waktu dibuka itukan feer and job itu datang berkunjung di Unifa, kemudian melakukan komunikasi dan membuka program, kita buka kesempatan kepada mahasiswa untuk mendaftar itu, semua program studi boleh mendarat dan lolos hanya satu orang," ujar dia.

"Tidak ada jatah, dia buka semua. Kemudian di tag yang lolos, berapa pun yang lolos itu. Kita tidak terlalu tau, yang jelas dia membuka sebuah program studi kemarin dan yang mendaftar juga tidak banyak, tapi ada beberapa dan ada satu yang lolos," sambung Bisyri.

Saat ditanyakan apakah pihaknya sudah mendapatkan pemberitahuan dari Kemendikbud Ristek mengenai program ferien job ke Jerman yang terindikasi TPPO, Bisyri bilang hingga saat ini belum menerima informasi apapun.

"Secara resmi kami belum terima ini informasi, kami dapat dari media online, kalau informasi resmi belum sampai ke kita," ujar dia. (isak pasa'buan/C)

  • Bagikan